JEMBER, TADATODAYS.COM - DPD Partai Nasdem angkat bicara terkait laporan Ketua Partai Demokrat Tri Sandi Apriana ke Bawaslu Jember terkait dugaan mark-up suara di 23 TPS pada dapil satu Kecamatan Kaliwates.

Wakil Ketua DPD Partai Nasdem David Handoko Seto menyebut pihaknya akan merespons laporan tersebut dengan dingin dan tenang lantaran semua laporan harus menyertakan bukti dan mempresentasikan nya ke Bawaslu.

"Kalau itu tidak bisa dibuktikan, Bawaslu juga tidak akan serta merta menerima setiap laporan dari peserta parpol," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (5/3/2024) sore.

David berharap pihak Bawaslu bisa bersikap profesional terkait pelaporan tersebut. Lantaran tiap laporan tidak bisa langsung diproses, melainkan harus ada kajian untuk bisa mengerucutkan alat bukti yang disuguhkan menjadi pidana pemilu atau lainnya.

"Setiap laporan harus memenuhi unsur-unsur yang bisa dibuktikan secara jelas. Karena setiap partai memiliki hak yang sama dalam membuat laporan," lanjutnya.

Namun demikian, Nasdem Jember dapat membuktikan perolehan suaranya dalam forum rekapitulasi tingkat kabupaten. Dengan berhasil mengamankan satu kursi ke tujuh dapil satu dengan 3.633 suara. Selisih 76 suara lebih banyak dari partai Demokrat.

"Per tadi malam, saat keputusan finalisasi di rapat Plano Nasdem dinyatakan menang dari gugatan partai demokrat. Saya pastikan 2024-2029 partai Nasdem akan mengisi kursi terakhir di dapil satu," urai David.

Pihaknya telah berkomitmen akan melaksanakan pemilu dengan damai dan tidak meninggalkan masalah apapun. Oleh karenanya terkait tudingan penggelembungan suara oleh Demokrat ditanggapi dengan dingin.

"Kami bukan tidak punya bukti bahwa Demokrat melakukan hal yang sama. Tapi itu perlu pembuktian. Kami bisa saja melaporkan hal tersebut, tetapi Nasdem telah berkomitmen akan melaksanakan pemilu yang damai dan bermartabat," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jember Muhammad Syai'in mengatakan bahwa rekapitulasi untuk kecamatan Kaliwates tidak ada kendala dan telah selesai dilakukan.

"Semua saksi partai politik tidak ada yang menyatakan keberatannya," jelasnya.

Kalaupun ada keberatan, lanjut Syai'in, akan langsung dilakukan mediasi dalam forum rekapitulasi kabupaten untuk dilakukan penyesuaian atau konfirmasi terhadap perolehan hasil. (dsm/why)