Andi Saputra


Wartawan Tadatodays.com | 2020-07-30 20:42:48

11 Parpol Dorong DPRD Jember Sosialisasikan Hasil HMP ke Masyarakat

SATU SUARA: Elit parpol di Jember bertemu di sebuah rumah makan pasca hak menyatakan pendapat yang berujung pemakzulan Bupati Faida.

JEMBER, TADATODAYS.COM - Sebelas parpol yang memiliki kursi di DPRD Jember mendukung langkah wakilnya di dewan yang telah melaksanakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Dimana HMP tersebut berujung pada pemakzulan Bupati Jember Faida. Lebih dari itu, parpol mendorong agar hasil HMP itu disosialisasikan ke masyarakat.

Hal itu disampaikan 11 parpol di antaranya Nasdem, PKS, PKB, PDI-P, Gerindra, Golkar, Demokrat, Berkarya, PAN, Perindo, dan PPP dalam konferensi pers di rumah makan Lestari, Rabu (29/7/2020).

Baca Juga : Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik DPRD Jember Masuk Tahap Penyidikan

“Apa yang dilakukan DPRD (HMP, red) agar hasil temuan LHP BPK ditindaklanjuti ke APH,” kata Ayub Junaidi mewakili parpol yang bertemu saat itu. Termasuk menyosialisasikan ke segenap lapisan masyarakat Jember. Dengan begitu, masyarakat mendapat informasi yang utuh.

Baca Juga : Dilantik Jadi Plt Bupati Jember, Muqit Arief Bangun Komunikasi dengan DPRD

Selain itu, mereka juga mendorong DPRD Jember agar segera mengirim berkas ke MA. Hal itu juga menjawab opini yang berkembang di masyarakat, bahwa pemakzulan cacat prosedur dan bermuatan politis jelang Pilkada.

"Kami melihat ada penggiringan opini yang seoalah olah HMP itu menyalahi prosesur dan lain sebagainya,” terangnya. Padahal, selama ini yang mereka kritisi bukan pribadi bupati, melainkan kepemimpinannya.

"Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, semua partai yang berkumpul disini, bukan membenci Faida. Tapi kami membenci Bupati Jember Faida. Sebab karenanyalah fungsi permerintahan salah satunya fungsi pengawasan dewan tidak berjalan,” paparnya berapi-api.

Lebih lanjut, politisi yang akrab disapa Anwari itu, menilai kepemimpinan Faida adalah kepemimpinan terburuk sejak era reformasi. Karena sistem pemerintahan tidak berjalan sebagaimana aturan dalam undang-undang.

Ketua DPD Partai Nasdem Marzuki Abdul Ghofur Jember, selaku partai pendukung Faida pada Pilkada sebelumnya, ikut mempelopori penggunaan HMP oleh DPRD. Ia menegaskan, pemakzulan tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Kebetulan saja prosesnya bersamaan.

Marzuki juga meminta KPK yang beberapa hari lalu melakukan penyelidikan pada sejumlah pihak di Jember, tidak pandang bulu dalam mengungkap kasus korupsi. “Jangan sampai ada titipan-titipan, hukum harus ditegakan, 11 partai ini harus bersama-sama sampai nanti akhirnya di 2021,” katanya.

Senada, Ketua DPD PKS Ahmad Rusdan melihat upaya komunikasi yang dibangun wakil rakyat sudah maksimal. Hanya saja tidak mendapat respons positif dari bupati. “Penilian disclaimer dari BPK itu barangkali menunjukan, bahwa Bupati susah diingatkan. Upaya mengingatkan itu  sudah cukup, kita harus ada perubahan,” jelasnya. (as/sp)