PASURUAN, TADATODAYS.COM - Perempuan kepala keluarga (Pekka) kini menjadi potret nyata ketahanan sosial di Kabupaten Pasuruan. Data kependudukan terbaru menunjukkan, jumlah perempuan yang memikul tanggung jawab ekonomi keluarga mencapai angka signifikan dan menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah.

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2025 yang dirilis awal 2026, tercatat sebanyak 126.102 perempuan berstatus sebagai kepala keluarga. Angka tersebut setara dengan sekitar 21 persen dari total 588.430 kepala keluarga di Kabupaten Pasuruan.

Fenomena ini mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Anggota Komisi II Sugiarto menilai besarnya jumlah perempuan pencari nafkah utama tidak bisa dipandang semata sebagai data statistik, melainkan sebagai sinyal kuat perlunya kebijakan afirmatif di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Sebagai langkah awal, Sugiarto menginisiasi program pemberdayaan berbasis ekonomi kreatif bagi perempuan kepala keluarga. Program tersebut diwujudkan melalui bantuan sarana usaha berupa gerobak yang dibuat dari material limbah industri yang diolah ulang agar layak pakai.

“Masalah utama yang dihadapi perempuan kepala keluarga itu biasanya sederhana tapi krusial, yakni modal dan sarana. Kalau itu disentuh, mereka bisa langsung bergerak dan mandiri,” ujar Sugiarto saat ditemui, Kamis (12/02/2026).

Meski masih bersifat percontohan, program tersebut disambut antusias. Menurut Sugiarto, tingginya minat menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga memiliki daya juang dan potensi ekonomi yang besar, asalkan diberi ruang dan dukungan yang tepat.

Namun ia menegaskan, inisiatif individu tidak akan cukup jika tidak diikuti kebijakan yang lebih sistematis. Pemkab diminta hadir melalui program pelatihan, pendampingan usaha, hingga penganggaran yang berpihak pada penguatan ekonomi keluarga.

“Bantuan sosial itu penting, tapi tidak boleh berhenti di sana. Yang dibutuhkan adalah alat untuk bertahan hidup. Mereka ini tangguh, hanya kurang akses,” tegasnya.

Selain aspek ekonomi, Sugiarto juga menyoroti persoalan sosial yang kerap membebani perempuan kepala keluarga, mulai dari stigma hingga tekanan psikologis. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor, termasuk PKK dan dunia usaha, sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan.

Ia mendorong pemerintah daerah agar membuka ruang kerja yang lebih fleksibel, khususnya di sektor industri dan program-program berbasis komunitas. Dengan banyaknya kawasan industri di Pasuruan, menurutnya, peluang tersebut sangat realistis jika ada kemauan politik.

Apalagi saat ini program prioritas pemerintah pusat seperti koperasi merah putih dan makan bergizi gratis (MBG) sudah berjalan. “Perempuan kepala keluarga harus diprioritaskan dalam skema kerja yang manusiawi dan sesuai kondisi mereka. Ini soal keberlangsungan hidup keluarga, bukan sekadar angka di laporan,” katanya. (pik/why)