Usman Afandi


Wartawan Tadatodays.com | 2020-12-02 22:04:56

1.800 Tenaga Adhoc Reaktif, Ini yang akan Dilakukan KPU Banyuwangi

SOLUSI: Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini menyarankan tenaga adhoc yang reaktif untuk isolasi mandiri di rumah hingga waktu pencoblosan.

BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - Jelang pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020, KPU Banyuwangi dihadapkan pada kondisi tidak mengenakkan. Betapa tidak, dari total 35.207 tenaga adhoc, 1.800 di antaranya terkonfirmasi reaktif setelah dilakkan rapid test.

“Untuk hasil rapid tes kemarin itu, tadi pagi kami sudah menerima hasilnya. Jadi ada sekitar 1.800an yang itu terkonfirmasi reaktif,” terang Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini pada tadatodays.com, Senin (1/12/2020).

Baca Juga : Vaksin Sinovac untuk Jember Datang Hari Ini

Dwi -sapaan akrabnya – yang ditemui usai acara penyerahan hadiah Vlog Competition Pilkada 2020 itu menjelaskan, ratusan tenaga adhoc yang menjalani rapid test Kamis (26/11/2020) lalu itu akan menjalani isolasi mandiri. Sehingga pada hari pencoblosan, mereka sudah menjalani isolasi mandiri lebih dari 10 hari.

Baca Juga : Terima Vaksin Sinovac, Vaksinasi di Probolinggo Dimulai 27 Januari

“Yang terkonfirmasi reaktif kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit.  Disarankan untuk isolasi mandiri, karena di regulasi kami, jika ada yang reaktif disarankan untuk isolasi mandiri,” katanya.

Dikatakan Dwi, ada tiga tenaga ad-hoc yang melaksanakan rapid test Minggu (29/11/2020) dengan hasil reaktif. Sehingga, 3 badan ad hoc itu akan diganti. Karena jika melakukan isolasi mandiri saat ini, tidak mencukupi 10 hari. Pihaknya menurut Dwi akan membuat SK sebagai dasar penggantian tenaga ad-hoc.

Untuk diketahui, ribuan tenaga adhoc KPU Banyuwangi menjalani rapid test masal, di kantor desa/kelurahan di wilayahnya masing-masing. Pelaksanaan rapid test ini dilakukan berkerjasama dengan rumah sakit swasta.

Rapid test ini untuk memastikan seluruh tenaga adhoc KPU yang bertugas pada 9 Desember 2020 nonreaktif. Hal ini penting untuk memberikan kepastian atau jaminan keamanan dalam pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara. (usm/sp)