Zainul Rifan


Wartawan Tadatodays.com | 2020-12-05 17:14:09

39 Pegawai Pemkab Probolinggo Positif Covid-19, Semua OPD Berlakukan WFH

WFH LAGI: Pemkab Probolinggo memutuskan agar pegawai melakukan pekerjaan dinas dari rumah masing-masing, buntut adanya 39 pegawai yang positif Covid-19.

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pemerintah Kabupaten Probolinggo meminta semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mempekerjakan pegawainya dari rumah masing-masing atau work from home (WFH). Hal itu dilakukan karena ada sebanyak 39 orang pegawai Pemkab Probolinggo yang terkonfirmasi positif Covid-19.

WFH itu dilakukan guna meminimalisir adanya pertemuan antara karyawan satu dengan yang lainnya. Tetapi WFH ini tidak berlaku mutlak, artinya jika ada pegawai yang pekerjaannya tidak bisa dilakukan di rumah, tetap diperbolehkan untuk masuk seperti biasanya.

Baca Juga : Akhir Tahun, 29 Pejabat Pemkab Probolinggo Dimutasi

Hal itu disampaikan oleh Dewi Vironica, juru bicara Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo, Sabtu (5/12/2020).

Baca Juga : Puluhan Nakes Terkonfirmasi Covid-19, Poliklinik RSUD dr. Mohamad Saleh Tutup

"Kalau ada OPD yang mau dijadwal separuh WFH itu boleh mas, tergantung kebutuhannya, tetapi harus dilaporkan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah, red). Seperti halnya bagian keuangan atau bagian administrasi, kalau harus masuk ya tidak apa-apa mas" sampainya, dalam pembicaraan via seluler.

Diketahui, kondisi 39 pegawai yang terkofirmasi positif covid-19 itu dalam keadaan sehat. Mereka sedang menjalani isolasi di rumah pengawasan milik Pemkab setempat. Saat ini pihak satgas berupaya meningkatkan tracing dan testing untuk memutus penularan, terutama mereka yang kontak erat akan dilakukan tes swab.

"39 orang terkonfirmasi positif covid-19 itu jumlah total dari pegawai se Kabupaten Probolinggo, bukan hanya di lingkungan kantor pemkab di Kraksaan saja" tuturnya.

Sedangkan untuk OPD yang berada di Kantor Bupati itu sendiri hanya ada dua OPD yang pegawainya terkonfirmasi positif covid-19. Yakni dari Badan Keuangan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

"Memang sarannya dari pak Sekda itu WFH. Kantor OPD yang di luar Kantor bupati itu tetap di lakukan WFH" tandas dokter kelahiran Balikpapan ini. (zr/don)