PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pilkada Kabupaten Probolinggo akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Meski pesta demokrasi itu masih kurang 2 tahun lagi, namun peta politik mulai terbangun. Salah satunya deklarasi yang dilakukan Ketua DPC PPP Kabupaten Probolinggo Mahdi, yang berambisi menjadi bakal calon bupati.

Deklarasi itu digelar pada Senin (10/1/2022), di Kantor DPC PPP, Jalan Raya Pantura masuk Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selain menjadi fungsional DPC PPP, Mahdi juga menjadi anggota DPRD Jawa Timur.

Baca Juga : Jadi Calon Tunggal Ketua PPP, Mahdi Siap Maju di Pilbup

Mahdi mengatakan, deklarasi itu disampaikan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang dirinya yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati pada Pilkada 2024 mendatang.

Sehingga dirinya melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, khusunya PPP untuk menentukan jawabannya. "Dengan ini saya nyatakan akan maju sebagai calon bupati pada tahun 2024," katanya.

Ia menjelaskan, pencalonan dirinya sebagai bupati nantinya memang sudah menjadi ambisinya. Tetapi bukan berarti ambisi pada kekuasaan, melainkan ambisi untuk berkiprah di Kabupaten Probolinggo.

Menurutnya, menjadi anggota DPR itu kiprah untuk membantu masyarakat Probolinggo kurang maksimal. Contohnya saja, dari pengalamannya menjadi DPR Jatim, hanya diberikan reses 3 kali dalam setahun.

Dalam reses itu, banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Namun banyak aspirasi yang masih belum bisa terealisasi dengan beberapa alasan. "Aspirasi 100 dan yang masuk hanya 5, itu sudah untung," ujarnya.

Tentunya, hal itu berbeda dengan jika ia menjadi eksekutif sebagai bupati. Dimana, jika bupati datang ke suatu tempat, maka secara otomatis tempat tersebut akan diperhatikan.

Sehingga dengan menjadi bupati dapat menjadi motor untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. "Saya bisa bisa mengunjungi tempat-tempat yang bisa saya perjuangkan," tuturnya.

Ia menambahkan jika saat ini masih membuka lebar pintu koalisi bagi partai lainnya. Ia juga masih belum mempunyai pandangan, ataupun menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya.

Diketahui, di DPRD setempat, PPP memiliki 7 kursi. Sementara untuk bisa mangusung bakal calon, harus memiliki kursi minimal 10 kursi. Karena itu, PPP wajib berkoalisi dengan parpol lain. (zr/don)