Andi Saputra


Wartawan Tadatodays.com | 2021-06-08 20:30:09

Anggaran Covid-19 2020 Tak Bisa Dipertanggungjawabkan, DPRD Jember Akan Panggil Mantan Bupati Faida

Ilustrasi

JEMBER, TADATODAYS.COM - Menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan predikat Opini Tidak Wajar (TW), DPRD Jember bakal memanggil mantan Bupati Jember Faida. Pasalnya, tahun anggaran tersebut berjalan di era Faida.

Berdasarkan data yang dihimpun tadatodays.com, ada beberapa poin yang bersifat material sehingga LKPD Jember tidak disajikan secara wajar.

Baca Juga : Gedung DPRD Jember Lockdown, Pembahasan LPP APBD 2020 Ditunda

Salah satunya, dana Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020. Di antaranya terdapat anggaran sebesar Rp 107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank, sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga : Satu Anggota Dewan Jember Positif Covid-19, Parlemen Swab Masal

Diduga anggaran Rp 107,09 miliar itu digunakan untuk biaya penanganan Covid-19 pada tahun 2020 lalu.

Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember David Handoko Seto, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di gedung parlemen, Selasa (8/6/2021).

Menurutnya, ada anggaran sebesar Rp 107,09 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Diduga anggaran tersebut digunakan untuk upaya penanganan Covid-19.."Ada pos anggaran yang penggunaan dan serapannya tidak jelas, dan tidak ada bukti-bukti transaksi," katanya.

Untuk mendapatkan keterangan pasti, dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil struktur  Satgas Covid-19 saat masih dipimpin Bupati Faida. "Kita akan panggil (mantan) Bupati Jember Faida selaku eks Ketua Satgas Covid-19, struktur eks satgas covid dari sekretaris, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Jubir Covid-19, bendahara dan sebagainya," ujarnya.

Pihaknya juga berharap, masyarakat akan tahu bagaimana penanganan anggaran covid saat itu.

David menambahkan, sesuai dengan LHP BPK TA 2020 yang diketahui anggaran Rp 107,09 itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Sehingga muncul Silpa Rp 800 miliar lebih. Nanti akan kita sinkronisasi dengan Tim anggaran Pemkab Jember dan Badan Anggaran DPRD Jember," katanya.

Untuk diketahui, terkait opini Tidak Wajar dari LHP BPK TA 2020 tersebut, terdapat beberapa penilaian yang menyebabkan Pemkab mendapat predikat Tidak Wajar.

Pertama, tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020. Lalu, jumlah penyajian Belanja Pegawai sebesar Rp 1.302,44 miliar serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada Laporan Operasional.

Akibatnya, Belanja Pegawai disajikan lebih rendah sedangkan Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp 202,78 miliar.

Berikutnya, terdapat realisasi pembayaran senilai Rp 68,80 miliar dari angka Rp 1.302,44 miliar yang disajikan dalam Belanja Pegawai, yang tidak menggambarkan substansi Belanja Pegawai sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi Belanja Pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya, dari jumlah Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat sebesar Rp 107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Lalu, terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp 31,57 miliar dari jumlah sebesar Rp 111,94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Serta, Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp 66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG. Atas realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai Beban Persediaan.

Terakhir, pada penyajian nilai perolehan Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan atas aset tetap-jalan, irigasi, dan jaringan masing-masing sebesar Rp 3.470,53 miliar, Rp2.007,36 miliar, dan Rp141,46 miliar, terdapat Aset Tetap-Jalan, irigasi, dan jaringan berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan yang belum dan/atau tidak didistribusikan secara tepat ke aset induknya sehingga mempengaruhi akurasi perhitungan Beban dan Akumulasi Penyusutan. (as/don)