BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan laporan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2025. DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja bupati, sekaligus memberikan sejumlah catatan kritis.

Catatan atas LKPJ 2025 disampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Banyuwangi, Selasa (28/4/2026) malam. Rapat dipimpin Ketua DPRD I Made Cahyana Negara. Ia didampingi Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto, dan diikuti anggota dewan lintas fraksi.

Hadir dalam rapat tersebut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Mujiono, Sekretaris Daerah Guntur Priambodo, jajaran OPD, camat, hingga lurah se-Banyuwangi.

Dalam laporannya, Michael Edy Hariyanto selaku pimpinan Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah, sesuai regulasi yang berlaku. DPRD pun mengapresiasi Bupati yang telah memenuhi kewajiban tersebut.

Secara umum, DPRD menilai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 tergolong baik. Hal ini terlihat dari sejumlah indikator makro yang melampaui target.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,30 pada 2024 menjadi 75,17 di tahun 2025, atau mencapai 100,40 persen dari target. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan dari 4,68 persen menjadi 5,65 persen, melampaui rata-rata provinsi maupun nasional.

Selain itu, DPRD juga mengapresiasi berbagai penghargaan yang diraih Banyuwangi, di antaranya sebagai kabupaten berkinerja tinggi dalam penilaian LPPD 2024, kabupaten terinovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2025, serta penghargaan tata kelola pemerintahan terbaik dari Kementerian Dalam Negeri.

Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah catatan penting. Salah satunya adalah penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 yang dinilai perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.

DPRD juga menyoroti masih lemahnya kekuatan fiskal daerah yang berdampak pada tingginya ketergantungan terhadap anggaran dari pemerintah pusat. Untuk itu, dewan mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kualitas SDM, digitalisasi pengelolaan, serta inovasi kebijakan pajak dan retribusi.

Di sisi lain, sektor infrastruktur, khususnya jalan, turut menjadi perhatian. DPRD menilai pelayanan publik di bidang tersebut belum optimal dan berdampak pada menurunnya kepuasan masyarakat.

Dewan meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk melalui jalur birokrasi dan dukungan politis.

“Yang terpenting bukan sekadar capaian angka dan penghargaan, tetapi sejauh mana kebijakan yang diambil berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Michael.

DPRD berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ke depan. (azi/why)