BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat, Senin (20/4/2025). Rapat ini guna mencermati dan mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung di ruang khusus DPRD Banyuwangi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD sekaligus pimpinan Banggar Michael Edy Hariyanto. Kegiatan ini diikuti anggota lintas fraksi dan dihadiri Ketua TAPD yang juga Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo, beserta jajaran.

Michael menyampaikan, rapat kerja ini bertujuan memastikan capaian kinerja pemerintah daerah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Sebelum dibahas di tingkat Banggar, evaluasi LKPJ telah dilakukan di masing-masing komisi DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Hasil pembahasan tersebut kemudian dikaji kembali dalam forum Banggar.

“LKPJ Bupati Akhir Tahun 2025 ini kita evaluasi agar kinerja tahun 2026 bisa lebih baik. Ada sejumlah catatan, mulai dari persoalan kemiskinan, perizinan, infrastruktur hingga strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Michael.

Ia menilai, secara umum indikator kinerja dalam LKPJ telah memenuhi target. Namun, hal tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di masyarakat.

“Secara indikator memang baik, tetapi fakta di lapangan sering berbeda. Kami masih menerima banyak keluhan masyarakat, sehingga dalam rapat ini kami mendorong eksekutif untuk melakukan perbaikan, dan itu juga diakui,” tegas politisi partai berlambang Mercy itu.

Michael menambahkan, evaluasi ini penting untuk memastikan penggunaan APBD 2025 berjalan efektif, transparan, serta memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah. Hasil evaluasi Banggar nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.

Sementara itu, Ketua TAPD Guntur Priambodo menyambut positif berbagai masukan dari Banggar DPRD. Menurutnya, evaluasi ini menjadi tolak ukur awal sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Banggar DPRD mengukur sejauh mana capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2025 sebelum diaudit BPK. Ini langkah awal yang baik untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.

Ia menilai, berbagai catatan dan rekomendasi dari Banggar dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi jajaran eksekutif untuk meningkatkan kinerja di tahun 2026. (azi/why)