BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bertemu dengan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Pendapa Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi, Kamis (4/3/2021) malam kemarin. Pertemuan itu membahas potensi gempa bumi dan tsunami di laut selatan Jawa, termasuk di wilayah Banyuwangi.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan, dalam lima tahun terakhir potensi gempa bumi cenderung meningkat. Salah satunya di laut selatan Jawa Timur. Bahkan dari hasil monitor BMKG, gempa-gempa lemah terjadi beberapa kali di laut selatan Jawa Timur yang berpotensi terjadinya gempa besar.

Biasanya, lanjut Dwikorita, gempa besar terjadi dengan diawali gempa-gempa lemah sampai beberapa bulan, atau beberapa tahun. “Kami tidak bisa memprediksi kapan itu terjadi,” ujarnya.

Perempuan yang karib disapa Rita ini menjelaskan, untuk tsunami bisa terjadi karena dipicu gempa-gempa di laut yang kekuatannya lebih dari 7 Magnitudo. Sedangkan dari analisis BMKG, kemungkinan terburuk dapat berpotensi gempa bumi berkekuatan 8,7 Magnitudo di selatan Jawa Timur.

Karena itu, BMKG menyusun rekomendasi kepada pemerintah daerah agar upaya mitigasi segera dilakukan. "Sifatnya berjaga-jaga," katanya.

Tetapi yang terpenting, kata Rita, bagaimana kesiapan pemerintah apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Utamanya kesiapan sarana prasarana untuk proses evakuasi.

Menurut Rita, secara umum, persiapan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengantisipasi potensi gempa besar dan tsunami sudah bagus. Mulai dari kesiapan di wilayah bukit, mitigasi, jalur evakuasi, hingga rambu-rambu evakuasi. "Jadi sudah luar biasa,” katanya.

Meski mitigasi bencana sudah bagus, Rita berpesan agar sarana prasarana untuk evakuasi lebih ditingkatkan. Termasuk keberadaan sungai yang menghalangi jalur evakuasi menuju area perbukitan.

Sementara, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan, bahwa informasi yang disampaikan BMKG sangat penting. Karena Banyuwangi merupakan daerah rawan bencana.

Ke depan, kata Ipuk, masukan dari BMKG akan dibahas dalam rapat internal pemerintah daerah. “Akan kita tindaklanjuti," ujar Ipuk. (peb/don)