BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menanggapi gagasan penyusunan Raperda Kesejahteraan Janda. Terkait gagasan yang telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat tersebut, Bupati Ipuk menyatakan sikap tidak sependapat. 

Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, Banyuwangi tidak membutuhkan raperda tersebut. Menurutnya, masih banyak yang harus dikerjakan selain hal itu. "Menurut saya, itu semua masih pendapat pribadi dan tidak semua mendukung. Bagi saya, masih banyak yang harus dikerjakan, dibanding kami harus berbicara soal poligami," katanya, Kamis (2/6/2022). 

Diberitakan sebelumnya, gagasan penyusunan Raperda Kesejahteraan Janda mula-mula disampaikan oleh anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi PPP Basir Qodim. Usulan ini didasarkan fakta tingginya angka perceraian di Banyuwangi yang memunculkan banyak janda. Nah, para janda itu perlu dilindungi kesejahteraannya melalui program pelatihan, permodalan, dan sebagainya. Upaya perlindungan tersebut menurut Basir Qodim, perlu dipayungi peraturan daerah. 

Sementara menurut Bupati Ipuk, dalam upaya memberikan kesejahteraan terhadap perempuan, Banyuwangi mempunyai segala program. Berbagai program pelatihan sudah dilakukan, guna mendorong perempuan untuk mandiri dalam berwirausaha. Anggaran yang dikucurkan oleh Pemkab Banyuwangi juga cukup banyak.

"Jadi kalau poligami merupakan jalan untuk menyejahterakan janda, itu bukan cara satu - satunya untuk jalan keluar. Masih banyak solusi yang bisa ditawarkan," tegas Bupati. (rl/why)