PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Kasus dugaan korupsi jual beli jabatan yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminudin, direspons Majlis Ulama Indonesia (MUI) setempat. MUI mengeluarkan maklumat Kamis (2/9/2021) dengan tujuan menjaga kondusivitas Kabupaten Probolinggo.

Ada 6 poin dalam maklumat yang ditandatangani Ketua Umum KH. Munir Kholili dan Sekretaris Umum KH. Syihabuddin Sholeh tersebut. Pertama, MUI menyatakan keprihatinannya terhadap kaus tersebut dan menghormati proses hukum yang seadil-adilnya.

Kedua, mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk tetap menjaga kondusivitas. Ketiga, menghindari upaya-upaya provokasi yang mengarah pada ujaran kebencian yang melampaui batas hukum positif dan hukum syariat.

Keempat, berharap roda pemerintahan di Probolinggo tetap berjalan di bawah kepemimpinan Plt Bupati yang dijabat Timbul Prihanjoko. Kelima, meminta kepada aparat keamanan, baik TNI dan Polri agar dapat mengantisipasi dan mencegah kemungkinan gangguan stabilitas di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Keenam, meminta masyarakat untuk menjadikan musibah tersebut sebagai bahan intropeksi diri untuk masa depan Kabupaten Probolinggo. “Maklumat ini hasil rapat pengurus,” kata Sekretaris MUI Yasin. Ia berharap masyarakat bisa lebih arif dan bijaksana menyikapi kasus tersebut.

Sebelumnya, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 10 orang di antaranya Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, anggota DPR RI Hasan Aminuddin, sejumlah camat, ajudan, dan calon penjabat kades, Senin (31/1/2021). Hingga kemudian, KPK juga mengamankaan sejumlah ASN yang diduga memberi suap terkait posisi penjabat kades. (zr/sp)