PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Dinas Pembrdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo terus berupaya mencegah stunting. Di antaranya dengan mengoptimalkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan menekan pernikahan dini.

Sejak Januari 2022, TPK telah bergerak di Kabupaten Probolinggo. TPK bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting.  “Kita punya data by name by address keluarga beresiko stunting tiap desa. Tahun 2021 lalu ada pendataan PK21 oleh BKKBN. Kita arahnya pencegahan, bukan penyembuhan,” terang Kepala DP3AP2KB dr. Anang Budi Yoelijanto.

Menurut Dokter Anang –sapaan akrabnya-, keluarga berisiko stunting dialami Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), berpendidikan rendah, tidak memiliki air bersih, dan sanitasinya bermasalah. Mereka yang didampingi TPK. Tim terdiri dari 3 orang, terdiri dari unsur PKK, unsur kesehatan atau ibu bidan, dan dari BKKBN atau tenaga penyuluh lapangan.

“Karena orang-orang ini berisiko stunting kalau punya anak. Tugas TPK memberikan bantuan. Tidak hanya memberikan penyuluhan dan arahan, tetapi memberikan solusi dan berkoordinasi dengan instiitusi lain. Jika masalahnya adalah kesulitan air bersih, TPK bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, Dinas PUPR, atau Perkim,” jelasnya.

Pihaknya juga mendorong supaya jumlah pernikahan anak supaya turun. Karena pernikahan anak adalah salah satu pabrik stunting. Pernikahan anak agar ditunda dalam rangka mencegah terjadi risiko stunting. Karena itu, pemkab membuat aplikasi Elsimil. Aplikasi yang mendata masyarakat atau calon pengantin tiga bulan sebelum menikah.

“Tujuannya kalau nanti ditemukan kurangnya gizi, segera diperbaiki. Kalau ada masalah yang lain-lain, juga segera dapat diperbaiki. Sehingga pada saat dia menikah dan hamil, tidak melahirkan anak yang stunting,” terangnya.

Elsimil merupakan program bersama Kemenag, Dinas P2KB, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Sejauh ini, pengaplikasikan program tersebut di Kabupaten Probolinggo terintegrasi dengan baik.

Dokter Anang mengatakan, penanganan stunting dimulai dari keluarga. Ia berharap masyarakat Kabupaten Probolinggo yang menikah, adalah yang benar-benar orang yang sudah siap. Baik psikologi, perencanaan, hingga ekonomi.

“Karena masalahnya kalau mereka dipaksakan menikah seperti yang saat ini, tidak hanya berisiko stunting. Bisa jadi KDRT dan juga perceraian. Harapan saya, masyarakat Kabupaten Probolinggo semakin aware kalau menikahkan itu betul-betul sudah siap. Siap ekonominya, pengetahuannya, dan kalau bisa umurnya sesuai perundang-undangan,” harapnya.

Sementara itu, upaya pengentasan stunting di Kabupaten Probolinggo terus menunjukkan hasil yang signifikan. Tahun 2021, berdasarkan perhitungan hasil bulan timbang saat ini kasus stunting di Kabupaten Probolinggo berada di angka 14,3 persen. Sedangkan pada data survey SSBI yang menjadi acuan pemerintah pusat, juga turun menjadi 23 persen.

“Karena ada dua madzhab. Madzhab bulan timbang dan mazhab survey SSBI yang digunakan Jakarta,” katanya. Penanganan stunting sejak Februari 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menugaskan Kepala Badan Kependudukan dan Kluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat untuk menjadi ketua pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

Karenanya, dibentuklah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)  yang berjenjang dari level pusat, level provinsi, level daerah, sampai level desa. Sementara TPPS di Kabupaten Probolinggo Plt. Bupati Probolinggo Ahmad Timbul Prihanjoko didapuk sebagai pengarah bersama musyawarah pimpinan daerah (Muspida).

Sedangkan ketua TPPS Kabupaten Probolinggo adalah Sekda Soeparwiyono yang didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Santiyono dan ketua tim penggerak PKK setempat. Sekretarisnya, Anang sendiri.

Sedikitnya ada 3 bidang di bawah nauangan TPPS. Yaitu, bidang penanganan kasus sensitif dan spesifik; bidang penggerakan; dan bidang data. “Di situ ada Dinas Kesehatan, ada perguruan tinggi, dan Bappeda. Di Kabupaten Probolinggo sudah terbentuk TPPS,” tegasnya.

Penetapan TPPS tingkat kecamatan  dan tingkat desa sedang dalam proses. Rencananya di bulan Maret akan digelar rapat kerja daerah (rakerda) dengan topik penurunan stunting. Selama ini menurut Anang, sudah terjalin sinergisitas antara stakeholder setempat yang menangani masalah stunting.

Bidang kasus spesifik ditangani Dinkes, bidang kasus sensitif ditangani oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ditambah oleh Kemenag setempat dan organisasi masyarakat. “Termasuk PKK di situ,” terangnya. (hla/sp)