PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pemerintah Kota Probolinggo mengalokasikan dana hibah pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Probolinggo sebesar Rp 4,3 milyar untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Karena dirasa tidak ideal, Bawaslu akan berkonsultasi ke Bawaslu Jatim.

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Johan Dwi Angga menjelaskan, Rp 4,3 miliar terbilang tidak ideal. "Kami tidak bisa menyebutkan apa-apa saja rincian kebutuhannya. Yang jelas, dana sebesar itu tidak mencukupi," katanya saat ditemui Selasa (14/11/2023) siang.

Semula, Bawaslu mengajukan dana sebesar Rp 7,8 miliar. Johan sudah menjelaskan kebutuhan-kebutuhan dengan total dana yang diajukan tersebut pada Pemerintah Kota Probolinggo. Bahkan, ada beberapa kebutuhan seperti dana khusus Covid-19, dihapus. "Ada beberapa dana juga yang kami kurangi," ujarnya.

Untuk itu, Johan akan meminta saran pada Bawaslu Jatim. Bisa saja, menurut Johan, Bawaslu Kota Probolinggo tidak akan menerima dan tidak akan melakukan pengawasan terhadap Pilkada 2024 mendatang. "Saya bilang, kami (Bawaslu, red) akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu," katanya.

Sebagai informasi, pengalokasian dana hibah pada Bawaslu Kota Probolinggo sudah dilakukan dua kali pembahasan. Pada pembahasan kedua, Senin (13/11/2023) Pemkot dan Bawaslu Kota Probolinggo bersepakat menunggu hasil rapat pleno oleh Bawaslu.

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Probolinggo Sonhadji. Pemkot Kota Probolinggo bersedia menunggu hasil rapat pleno tersebut. "Kami akan menunggu hasilnya," katanya melalui pesan singkat. (alv/why)