Mochammad Angga


Wartawan Tadatodays.com | 2021-06-08 10:23:41

Dana Penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Rp 500 Juta, Tapi Masih Ada Kesalahan

Ilustrasi

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Probolinggo tahun 2019-2024 yang telah dicetak, mengalami kesalahan redaksional. Padahal, pembuatan naskah tersebut menelan anggaran cukup besar.

Hal itu diketahui setelah Pemerintah Kota (Pemkot) mencetak dan menyerahkan rencana awal terkait perubahan RPJMD kepada DPRD setempat. Sementara DPRD yang hendak membahas isi dari RPJMD menemukan kejanggalan isi.

Baca Juga : Sejak Tahun 2003 Silam, 10 Menara Telekomunikasi di Kota Probolinggo Tidak Berizin

Seperti yang diungkapkan Sibro Malisi dari Fraksi Nasdem. Pria yang karib disapa Sibro ini menganggap dan menduga, ketika hendak dibahas dalam rencana awal paparan perubahan RPJMD, pihaknya menemukan dugaan plagiat dari RPJMD sebelumnya.

Baca Juga : Rapat Paripurna, DPRD Serahkan 14 Rekomendasi atas LKPJ Walikota Probolinggo Tahun 2020

Sebab, kata Sibro, ada kejanggalan dalam isi buku RPJMD yang telah dicetak pada tahun 2021. Seperti contoh, definisi desa siaga aktif di dalam Kota Probolinggo, seharusnya di draft penyusunan rata kanan-kiri ternyata ada yang kiri.

Kemudian, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka partisipasi dasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, persentase penurunan kriminalitas Kota Probolinggo tahun 2016-2020, serta Indikator Kinerja Urusan Pertanahan yang tak disebutkan sumber rujukannya. "Itu dari mana sumbernya. Tidak disajikan data penduduk per tahun 2020. Padahal sajian datanya tahun 2020," katanya, Senin (7/6/2021).

Ia melanjutkan, DPRD sejatinya tidak mengurus pada sisi redaksional. Tapi lebih pada konten, suatu contoh mengapa pendapatan turun. "Apakah karena Covid-19 atau tidak," ujarnya.

Ia juga menemukan kesalahan redaksional secara prinsip. Seperti, penulisan Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (DKP2KB) masih tertulis Dinas Kesehatan. "Ini masih tulisan, belum isi materinya," katanya.

Selain itu, Sibro menerangkan bahwa perubahan RPJMD diubah sejak 5 tahun sekali dan setiap kali penyusunan dianggarkan sebesar Rp 500 juta. Di sisi lain, Perubahan RPJMD ini sempat ditunda pada tahun 2020 dikarenakan refocussing akibat Pandemi Covid-19. "Pada tahun 2021 baru terealisasikan," kata pria yang juga mantan wartawan ini.

Karena itu, sebelum dikirim kepada Gubernur Jawa Timur, Fraksi Nasdem meminta agar redaksional dibenarkan dahulu.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Tartib Gunawan mengatakan bahwa rencana awal perubahan RPJMD yang telah disosialisasikan kepada dewan dan diberikan masukkan, serta telah dievaluasi. Nantinya, beberapa lembar yang terdapat kesalahan redaksional akan diperbaiki.

Menurutnya, penyusunan tersebut belum matang. Itu hanya berbentuk draft awal. "Masih draft awal dan dikoreksi oleh provinsi. Nantinya akan disusun lagi draft RPDJM ke dewan," kata Tartib. (ang/don)