BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - Sejumlah pengurus madrasah di bawah naungan LP Ma'arif NU Banyuwangi, mendatangi DPRD Kabupaten Banyuwangi, Senin (2/11/2020). Mereka mengeluhkan minimnya perhatian pemkab pada kemajuan madrasah.

Kedatangan mereka disambut Wakil Ketua 1 DPRD Banyuwangi Ali Mahrus. “Mereka mengadukan adanya diskriminasi saat mengikuti musrenbangdes. Terus laporan bahwa adanya beberapa lembaga yang sudah ter-SKkan bupati tapi tidak mendapatkan dana hibahm” terangnya.

Bahkan menurut politisi PKB itu, ada yang sudah mendapatkan bantuan mebeler, ketika barang datang tiba-tiba ditarik Kembali. Karena itu, DPRD berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut.

“Kami minta kepada pengurus LP Ma'arif untuk melengkapi data-data yang tadi mereka sampaikan untuk bisa kita pelajari. Selanjutnya kita akan panggil pihak terkait untuk kita adakan hearing bersama agar masalah ini segera selesai,” jelasnya.

Sementara itu Ketua LP Ma'arif NU Banyuwangi Zaki Al Mubarok ketika audiensi mengatakan, adapun keluhan yang dialami sekolah madrasah yang dialami mulai dari tingkat bawah. Baik RA, MI dan MTs yang berada di desa-desa tidak pernah dilibatkan.

“Bahkan ada di sebuah kecamatan, sekcamnya menyampaikan bahwa jika Madrasah Ibtidaiyah Ataupun Madrasah Tsanawiyah tidak bisa mengusulkan apapun karena di bawah naungan kementerian agama,” ucapnya.

Zaki juga menyampaikan di hadapan dewan, tentang ketidakpedulian pemkab pada kemajuan madrasah, dengan alasan madrasah bukan wewenang pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab penuh Kementerian Agama.

“Harapannya tidak ada diskriminasi antara sekolah dibawah Dinas Pendidikan atau di bawah Kementerian Agama, karena sama-sama memberikan kontribusi terhadap pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Banyuwangi,” tutupnya. (ua/sp)