PASURUAN, TADATODAYS.COM - KPU Kota Pasuruan kembali menggelar debat publik kedua, Rabu (18/11/2020). Kubu paslon Gus Ipul-Mas Adi maupun Raharto Teno-Hasjim Asjari berjanji akan menawarkan solusi terbaik.

Debat publik kedua ini mengusung tema "Strategi Memajukan Daerah dan Menyelesaikan Persoalan Daerah". Ketua KPU Kota Pasuruan Royce Diana Sari mengatakan, rangkaian debat publik wajib diikuti paslon.

Hal itu merujuk PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Persiapannya sudah fix, kita juga sudah kordinasikan dengan tim kampanye masing-masing paslon," jelasnya

Sekedar diketahui, Panelis yang terlibat di antaranya Asmawatie Rosyidah dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ronny Winarno, Dosen Universitas Brawijaya Malang Wawan Sobari, dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Pasuruan dr. Mohamad Yhoni Dwikurniansyah.

Ketua Tim Pemenangan paslon nomor urut 1 Abdullah Junaidi mengatakan, gagasan persoalan dan solusi daerah sudah disiapkan paslonnya. "Gus Ipul-Mas Adi sudah siap. Kalau faktor daerah juga banyak, seperti belum rampungnya Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), itu diperbaharui lagi, serta pelayanan publik dan pelayanan rumah sakit. Nanti aja didebat publik," katanya.

Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Aminurokhman mengatakan hal senada. Paslon Raharto Teno Prasetyo-Hasjim Asjari juga sangat siap dalam mengikuti debat. Pihaknya sudah melakukan evaluasi secara umum.

Ia mengatakan bila paslon yang diusungnya sudah menyampaikan gagasan secara substantif dan realistis. “Tentu kita akan mengacu pada apa yang dilakukan proyeksi program 5 tahun ke depan. Kalau petahana itu posisinya akan dievaluasi oleh lawan. Kami akan jelaskan mengenai posisi bersama antara legislatif dan eksekutif," ucapnya.

Tim Pemenangan paslon nomor urut 2 ini mengaku persoalan daerah kota Pasuruan memang banyak. Misalnya RTRW tidak bisa diputuskan sepihak oleh pemerintah daerah. Itu harus harus disusun oleh pemerintah pusat.

"Kalau sembarangan, dampak lingkungannya berpengaruh," tuturnya. Bahkan petahana sudah berusaha melakukan pendekatan secara persuasif. Sebab JLU ini berada dekat dengan pemukiman penduduk.

"Prinsip akan membebaskan. Anggarannya sudah ada. Sudah di-saving Rp 60 miliar. Apalagi sekarang sudah ada peraturan presiden tentang pembebasan lahan," terangnya. Aturan iyang dimaksud adalah Perpres Nomor 66 tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (ang/sp)