BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - Proses penataan dan pemekaran delapan desa di Kabupaten Banyuwangi memasuki tahapan lanjutan. Setelah memperoleh nomor register dari Gubernur Jawa Timur, Pemkab Banyuwangi kini memproses penerbitan surat keputusan (SK) penjabat (Pj) kepala desa untuk delapan desa persiapan tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, mengatakan proses penataan desa tersebut telah berjalan sejak 2023. Saat ini, sejumlah camat telah mengusulkan nama-nama calon Pj kepala desa yang akan memimpin desa hasil pemekaran.

"Nomor register dari gubernur sudah keluar. Beberapa camat juga sudah mengajukan nama-nama untuk Pj di delapan desa pemekaran. Sekarang masih kami proses pengajuan SK-nya ke Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi," kata Nanin, Selasa (10/11/2026).

Sebelumnya, tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan delapan desa persiapan tersebut. Pemeriksaan meliputi kesiapan kantor desa, pembagian aset desa, hingga kejelasan batas wilayah masing-masing desa.

Dari delapan desa yang diusulkan, tim provinsi mengambil sampel dua desa untuk dilakukan pengecekan lapangan, yakni desa hasil pemekaran dari Desa Ketapang dan Desa Macan Putih.

Hasil pengecekan tersebut mendapat respons positif. Nanin menyebut, tim provinsi memberikan apresiasi terhadap kesiapan delapan desa persiapan di Banyuwangi. "Alhamdulillah, dari provinsi mengapresiasi karena delapan desa ini dinilai sudah siap. Mulai dari kantor, pembagian aset, hingga batas-batas wilayah sudah menjadi bagian dari persiapan," ujarnya.

Pemekaran desa tersebut merupakan usulan masyarakat yang kemudian diproses berdasarkan sejumlah persyaratan. Di antaranya jumlah penduduk, luas wilayah, serta ketentuan administratif lainnya.

Adapun wilayah yang mengusulkan pemekaran tersebar di delapan kecamatan, termasuk Kecamatan Kalipuro, Kabat, Blimbingsari, dan Purwoharjo. Meski telah mendapatkan nomor register dan dinilai siap secara administratif maupun kewilayahan, delapan desa tersebut belum otomatis ditetapkan menjadi desa definitif.

Nantinya, Pemkab Banyuwangi akan membentuk tim evaluasi untuk menilai perkembangan masing-masing desa persiapan. Evaluasi terhadap kinerja Pj kepala desa dan kelayakan desa akan dilakukan setiap enam bulan sekali.

Nanin menegaskan, keberadaan Pj kepala desa menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan proses pemekaran. Karena itu, pihaknya meminta camat mengusulkan figur yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam mengelola pemerintahan desa.

"Kalau dalam evaluasi ternyata desa persiapan tersebut belum layak untuk ditetapkan menjadi desa definitif, maka bisa dikembalikan lagi ke desa induk. Karena itu, kami meminta camat mengusulkan Pj yang benar-benar kompeten," tegasnya.

Dengan demikian, keberhasilan pemekaran delapan desa di Banyuwangi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan administrasi dan wilayah, tetapi juga kemampuan pemerintah desa persiapan dalam memenuhi seluruh persyaratan menuju desa definitif. (azi/why)