PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai kebijakan. Di antaranya, membuka tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tenaga pendidik atau guru, serta tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru.

Akan tetapi, kebijakan tersebut berdampak kurang baik bagi lembaga pendidikan swasta. Sebab, jika guru di sekolah swasta diterima menjadi CPNS ataupun PPPK, maka harus mengajar di sekolah negeri. Alhasil, jumlah guru di sekolah swasta pun semakin berkurang. Sementara jumlah peserta didik terus bertambah setiap dibukanya tahun ajaran baru.

Hal itulah yang kini terjadi di SD Badrut Tamam yang merupakan lembaga pendidikan swasta, di Jalan Kelengkeng No 22, RT 2 RW 3 Kelurahan/Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Enam dari tujuh guru yang ada di SD Badrut Tamam lulus tes PPPK tahun 2021.

Dengan demikian, praktis hanya tersisa seorang guru saja di sekolah yang lokasinya di perbatasan Kota dan Kabupaten Probolinggo itu. Padahal, keenam guru tersebut sudah lama mengabdi di SD Badrut Tamam. Kira-kira, antara 8 sampai 14 tahun.

SEPI: Kondisi lingkungan SD Badrut Tamam tak akan seramai sebelumnya. Sebab, enam dari tujuh guru akan pindah tugas di sekolah negeri setelah lulus PPPK.

Kepala SD Badrut Tamam, Yatimatul Fitriya, 35, warga Jalan Salak, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih, mengaku resah dengan berkurangnya jumlah tenaga pendidik di lembaganya. Tapi, di balik itu, ia mengaku bangga karena tenaga pendidik SD Badrut Tamam berkualitas dengan diterima menjadi PPPK. “Mereka hanya menunggu surat keterangan PPPK, untuk dapat meneruskan pengabdiannya sebagai guru di sekolah negeri,” ujarnya saat ditemui tadatdays.com di rumahnya, Selasa (28/12/2021).

Perempuan yang karib disapa Fitri ini mengungkapkan, saat ini hanya tersisa satu orang guru kelas 6 saja, yaitu Eko Safari, 35, yang bisa mengajar di SD Badrut Tamam. Sementara guru kelas 1 sampai kelas 5, bahkan guru TK Badrut Tamam juga diterima menjadi PPPK.

Menurutnya, jumlah itu kurang ideal untuk bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar. “Mengganggu psikologis murid. Mari dipikirkan soal guru swasta yang pindah ke negeri. Bagaimana nasib sekolah swasta,” kata perempuan yang merupakan menantu dari Ketua Yayasan Badrut Tamam.

Perempuan yang merintis SD Badrut Tamam sejak tahun 2007 ini berharap dan menyarankan kepada pemerintah, jika ingin menyejahterakan guru honorer swasta, maka tenaga pendidik yang lulus PPPK bisa ditempatkan di sekolah induk atau tidak meninggalkan sekolah awal. "Saya berharap bisa dikaji ulang soal perekrutan dan penempatan guru," tuturnya.

Dari sepengetahuan Fitri, kondisi itu tidak hanya dialami SD Badrut Tamam. Sekolah swasta lainnya, seperti SD Permata, SD Riyadlus Solihin dan SD Integral kondisinya juga sama. Sejumlah guru di sekolah swasta tersebut juga banyak yang diterima menjadi PPPK.

OPERASIONAL: Eko Yunianto, satu-satunya guru di SD Badrut Tamam yang tersisa. Sementara enam guru lainnya bakal hengkang karena menjadi guru PPPK. Sementara kendaraan roda tiga tersebut menjadi satu-satunya kendaraan operasional untuk menjemput anak didik.

Dengan kondisi itu, maka pihak Yayasan harus merekrut kembali tenga pendidik baru. Konsekwensinya, lembaga harus mengkader dan meningkatkan kemampuan guru baru tersebut. “Di saat mereka berpengalaman, direkrut lagi (jadi PPPK). Seterusnya begitu. Apa (sekolah swasta) hanya digunakan untuk batu loncatan saja," katanya.

Meski SD Badrut Tamam kembali membuka rekrutan guru baru, Fitri tak menjamin akan banyak peminat. Sebab, SD Badrut Tamam tergolong sekolah kecil. "Jadi guru-guru tak gampang tertarik dengan sekolah swasta ini," ujarnya.

Tapi, upaya Yayasan Badrut Tamam untuk terus mencerdaskan anak bangsa tak surut. Yayasan tersebut tetap akan menjalankan visi misi sekolah, salah satunya mewujudkan sekolah tahfidz bagi murid yang tidak mampu terutama yang berada di wilayah pinggiran. Karenanya, SD Badrut Tamam letaknya berada di perbatasan Kelurahan Wonoasih, Kota Probolinggo dengan Desa Kedungsupit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. "Sehingga masyarakat bisa merasakan kualitas lembaga tahfidz yang murah," tuturnya.

Bahkan, semangat para pegawai SD Badrut Tamam untuk mempermudah anak didik yang rumahnya jauh dari lokasi sekolah, dijemput oleh guru menggunakan motor roda tiga agar bisa sampai ke sekolah.

Ditanyakan soal apakah sudah berupaya menyampaikan keluhannya secara tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat, serta DPRD Kota Probolinggo, Fitri mengaku sudah menyampaikannya melalui Sekdis dan Kabid Pembinaan dan Ketenagaan Disdikbud. "Mereka menyebut bahwa perekrutan ini merupakan pekerjaan pemerintah pusat," ucapnya.

SOLUSI: Kepala SD Badrut Tamam Yatimatul Fitria (kiri), berharap agar keluh kesah yang dirasakannya karena kekurangan guru bisa direspons oleh pemerintah. Sementara, Kabid Pembinaan dan Ketenagaan Disdikbud Kota Probolinggo Tri Agus Wibowo, meyakinkan bahwa keluhan Yatimatul Fitria sudah disampaikan saat ia rapat bersama Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Akomodir Keluhan Sekolah Swasta

KELUHAN dan keresahan terkait guru swasta yang diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tidak hanya dirasakan oleh Kepala SD Badrut Tamam Kota Probolinggo, Yatimatul Fitriya, 35. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah sekolah swasta lain di Kota Probolinggo, bahkan lembaga pendidikan swasta lain di negeri ini.

Karena itu, keresahan tersebut perlu disikapi oleh pemerintah. Karena, bagaimanapun juga, upaya mencetak anak bangsa yang terdidik tidak hanya dilakukan oleh sekolah negeri. Banyak sekolah swasta yang berhasil mencetak insan pencipta di Indonesia.

Kabid Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo, Tri Agus Wibowo ditemui di sela-sela waktu istirahat sekitar pukul 12.30 WIB, Selasa (28/12/2021), mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat dan evaluasi di Surabaya soal perekrutan PPPK.

Dalam kegiatan itu, Dinas Pendidikan se Jawa Timur, termasuk Cabang Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Timur diminta untuk memberikan saran, pendapat dan menyampaikan permasalahan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya, sekolah swasta yang kekurangan tenaga pendidik nantinya diminta untuk mengirimkan saran dan pendapat ke Kemendikbud. "Keluhan Bu Fitri juga sudah dikirimkan ke Provinsi Jatim, dan kemudian  dirangkum selanjutnya ke Kemendikbud," katanya.

Selain itu, pria yang karib disapa Tri ini mengungkapkan, guru yang diterima menjadi PPPK tidak bisa masuk ke sekolah swasta. Karena regulasinya tidak mengatur tersebut. Ditanyakan soal solusinya, pihaknya menjawab agar sekolah swasta merekrut kembali tenaga pendidik. "ASN harus bekerja di sekolah negeri," tuturnya. (ang/don)