PROBOLINGGO,TADATODAYS.COM - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Probolinggo, menyusun dokumen Rencana Kontinjensi Bencana dan Krisis Kesehatan. Dengan dokumen tersebut, Dinkes PPKB bisa melakukan antisipasi dan efektif dalam menemukan solusi terkait bencana dan krisis.

Kegiatan yang dihadiri 40 orang tersebut dilaksanakan di Orin Hall and Resto, Selasa (30/11/2021). Peserta berasal dari puskesmas, rumah sakit umum dan khusus, lintas program atau pengelola program pada Dinkes PP&KB.

Selama sehari para peserta mendapatkan sejumlah materi. Mulai pengantar rencana kontijensi, standar pelayanan bidang kesehatan, penyusunan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan klaster kesehatan, penyusunan draft rencana kontijensi, rencana aksi Table Top Exercise (TTX), serta simulasi Table Top Exercise (TTX).

Dalam memantabkan penyusunan rencana kontinjensi bencana dan krisis kesehatan itu, Dinkes PPKB Kota Probolinggo menghadirkan 2 narasumber sekaligus. Di antaranya Kepala Pelaksana BPBD Kota Probolinggo Sugito Prasetyo dan staf Seksi Pelayanan Kesehatan  Bidang Yankes Dinkes Provinsi Jawa Timur Didiek Rachmadi.

Kepala Pelaksana BPBD Sugito Prasetyo mengatakan, berdasarkan peta risiko bencana di Kota Probolinggo, diketahui ada 3 bencana yang patut diwaspadai. Di antaranya, banjir termasuk banjir lahar dingin erupsi gunung bromo, risiko kebakaran gedung, angin kencang dan gelombang pasang.

PENDALAMAN MATERI: Para peserta penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi Bencana dan Krisis Kesehatan tampak menyimak materi yang dipaparkan para narasumber.

Berdasarkan beberapa potensi bencana yang pernah terjadi, maka dari itu ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Salah satunya memahami dan mempelajari potensi dan ancaman bencana melalui peringatan dini atau early warning. Yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat, tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Sementara itu, Didiek Rachmadi, narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, meminta agar puskesmas harus memiliki tim tanggap bencana. Puskesmas tanggap bencana adalah puskesmas yang memiliki ancaman bencana yang tinggi. Sehingga wajib memiliki destana atau kaltana aktif.

“Upaya yang dilakukan bagi suatu wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi, harus melakukan beberapa hal. Di antaranya pengurangan risiko bencana dan klaster kesehatan,” kata Didiek Rachmadi.

Kasi Yankes pada Dinkes PPKB Kota Probolinggo Wiwiet Indrawati mengatakan, pihaknya berharap, kegiatan penyusunan rencana kontinjensi bencana dan krisis kesehatan dapat menghasilkan dokumen tanggap darurat kesehatan masyarakat. Dokumen itu kemudian diuji atau dilatihkan secara regular. Baik melalui table top maupun simulasi.

“Diharapkan nantinya kita memiliki dokumen mengenai kesiapsiagaan umum yang terdiri dari organisasi dan tata laksana, adanya peta daerah rawan bencana, kesiapsiagaan bidang pelayanan kesehatan, kesiapsiagaan bidang surveilans, kesiapsiagaan bidang penyahatan lingkungan dan kesiapsiagaan bidang logistik,” jelasnya. (*/mel/sp)