PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pembahasan soal penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak selama PPKM Darurat antara Wali Kota Probolinggo dan sebagian anggota DPRD setempat, terus berlanjut. Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin telah bertemu dengan Ketua DPRD Abdul Mujib. Sementara dua wakil ketua dewan, yaitu Nasution dan Fernanda Zulkarnain tidak hadir. Dari pertemuan itu, Mujib belum mengiyakan soal refocusing anggaran perjalanan dinas dewan untuk bansos.

Dalam kesempatan itu, wali kota meminta adanya refocusing anggaran perjalanan dinas dewan sebesar Rp 5, 8 miliar dan dialihkan untuk bansos.

Pertemuan itu digelar pada Senin, (12/7/2021) sekira pukul 14.00 WIB, di ruang Command Center Kantor Wali Kota.

Dikonfirmasi, Wali Kota Hadi menerangkan pihaknya mengundang pimpinan dewan untuk membahas refocusing anggaran perjalanan dinas. Pasalnya, anggaran sebesar Rp 5,8 miliar itu bisa dialihkan untuk penanganan covid-19.

Menurut perhitungannya, perjalanan dinas dewan selama 1 bulan menghabiskan  Rp 1 miliar. Mendekati pembahasan P-APBD pada bulan September mendatang, dewan dapat memanfaatkan waktu 2 bulan ke depan untuk membantu masyarakat jika tidak ada perpanjangan waktu PPKM Darurat. "Anggaran yang bisa direfocussing 3, 8 miliar, dari keseluruhan 5,8 miliar" ujarnya.

Sementara terkait ketidakhadiran dua wakil ketua dewan, politisi PKB ini menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan undangan kegiatan tersebut pada Jumat, (9/7) lalu. Dari waktu dikirimnya undangan itu, wali kota memperkirakan dewan telah menetapkan keputusan soal usulan refocusing perdin. "Namun tidak ada hasil," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Abdul Mujib menjelaskan, secara prinsip dirinya siap jika anggaran perdin direfocusing untuk kegiatan kemanusiaan. Tetapi, soal besarannya masih perlu dibicarakan lagi. Sebab, ada beberapa program dewan yang harus direalisasikan. "Prinsipnya kami siap, tinggal besaran angka," terangnya.

Ditanyakan alasan ketidakhadiran Nasution dan Fernanda, Mujib menyampaikan bahwa keduanya telah izin tidak hadir karena ada urusan keluarga dan pribadi.

Dikonfirmasi terpisah, Fernanda Zulkarnain membenarkan ketidakhadir dirinya dalam pembahasan tersebut karena sedang sakit. Ia juga tak mendapatkan laporan dari bagian sekretariat DPRD.

Menanggapi kebijakan refocusing anggaran untuk mendukung PPKM Darurat yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri no 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19, Fernanda menyebut hal itu sah-sah saja.

Terpenting, menurutnya, refocusing itu tetap memperhatikan skala prioritas anggaran yang maksimal dan tidak maksimal untuk digeser. "Asalkan jelas peruntukannya," ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan pemkot agar SILPA tahun ini tidak terlalu besar seperti tahun lalu, yakni Rp 40 miliar lebih. "Jika 40 miliar lebih itu disalurkan kepada masyarakat, sudah berapa ratus ribu orang yang dapat," kata Fernanda.

Ia juga mengingatkan bahwa pemkot masih punya belanja tidak terduga (BTT) sekitar Rp 15 miliar yang masih bisa digunakan untuk bansos masyarakat.

Nah, jika anggaran BTT tersebut akan disalurkan untuk bansos, maka Tim Anggaran Pendapatan Daerah tinggal menggesernya. Jika masih kurang, maka juga bisa merefocusing anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk merefocusing anggaran pembangunan yang tidak bisa diselesaikan tahun ini. "Itu anjuran dari pusat," tuturnya.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Nasution saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, ia mengatakan bahwa dirinya ada urusan keluarga lantaran sang istri sakit. "Masih mendampingi istri, mohon maaf," kata Nasution. (ang/don)