BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah, menegaskan pentingnya akurasi data penerima bantuan sosial (bansos). Ini agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran dan mampu menjamin terpenuhinya standar pelayanan dasar masyarakat.

Hal itu ia sampaikannya usai rapat kerja bersama Komisi I dan II DPRD Banyuwangi, Kamis (20/11/2025). Raker tersebut menghadirkan Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Asosiasi Kepala Desa, pendamping PKH dan BPNT.

Siti Mafrochatin Ni’mah mengatakan bahwa rapat kerja merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan anggaran pemerintah. Khususnya pada program perlindungan sosial terealisasi dengan baik dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Rapat kerja ini adalah wujud fungsi pengawasan DPRD terkait pelaksanaan program perlindungan sosial di Kabupaten Banyuwangi,” ujar politisi PKB tersebut.

Ni’mah menjelaskan, DPRD mendorong pemerintah daerah melakukan pembaruan data penerima bansos. Evaluasi lapangan diperlukan untuk memastikan program benar-benar menjangkau warga yang berhak menerima.

“Persoalan yang sering muncul adalah data penerima manfaat belum diperbarui. Masih ada warga yang layak menerima justru tidak tercatat. Sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria, masih terdaftar,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis utama penerima bansos harus dievaluasi secara berkala. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah dari waktu ke waktu, yang semula mampu dapat saja jatuh miskin, dan sebaliknya.

“Petugas pendataan DTKS harus bekerja objektif dan turun langsung ke lapangan. Jangan ada pertimbangan kedekatan, yang masuk DTKS harus benar-benar yang berhak,” tegasnya.

Selain itu, data penerima dari berbagai program pusat, daerah, maupun desa perlu disandingkan agar tidak ada warga menerima bantuan sejenis lebih dari satu kali.

“Pemetaan berbasis data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan dan penganggaran dengan lebih tepat. Selain mencegah pemborosan anggaran, langkah ini memastikan efisiensi sekaligus ketepatan sasaran bantuan,” katanya. (azi/why)