PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna, Rabu (9/9/2026). Agenda penandatanganan persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, dan diikuti para anggota DPRD. Rapat dihadiri Bupati Probolinggo Gus dr. Moh. Haris, Forkopimda Kabupaten Probolinggo, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Rapat paripurna diawali penyampaian laporan hasil kegiatan Badan Anggaran (Banggar) tentang pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Berikutnya penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi terkait Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berikutnya, sebelum penandatanganan persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma menanyakan persetujuan para anggota DPRD, terkait rancangan keputusan tersebut. Lalu dilakukan penandatanganan persetujuan bersama tentang Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang diilakukan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo dan Bupati Probolinggo.

Juru bicara Banggar DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis menyampaikan bahwa dalam perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2.347.442.021.570,01. Angka itu bertambah Rp13.299.128.205,01 dibandingkan rencana sebelumnya sebesar Rp2.334.142.893.365. Sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2.538.456.569.422,43, meningkat Rp132.313.676.057,43 dari alokasi sebelumnya sebesar Rp2.406.142.893.365.

Sementaran dengan komposisi tersebut, terdapat defisit sebesar Rp191.014.547.852,42. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan jumlah yang sama, sehingga pembiayaan neto tercatat Rp191.014.547.852,42.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa ini menambahkan bahwa BPPKAD atau TAPD direkomendasikan untuk meningkatkan kecepatan perencanaan dan penganggaran dengan memastikan setiap penambahan maupun pergeseran anggaran memiliki dasar kebutuhan, indikator kinerja, serta keterkaitan yang jelas dengan target pelayanan publik.

Sedangkan penggunaan Silpa, itu agar disajikan secara transparan dan mudah ditelusuri. “Khususnya mengenai yang sifatnya terikat. Perencanaan belanja pegawai perlu dilakukan secara lebih akurat agar tidak menimbulkan kelebihan penganggaran dan pada akhir tahun BPPKAD atau TAPD juga perlu melakukan evaluasi terhadap standar harga perjalanan dinas BBM serta komponen belanja lainnya agar lebih sesuai dengan kondisi aktual dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Ketua Fraksi Golkar, Wahid Nurahman menyampaikan pada pendapat akhir Fraksi-fraksi bahwa mengingat kondisi anggaran pada saat ini fokus utama pembahasan dalam pembahasan Perubahan APBD kali ini adalah melakukan efisiensi ketat di sejumlah belanja daerah serta memaksimalkan upaya peningkatan pendapatan daerah, fraksi pada Golkar meyakini bahwa seluruh belanja daerah di masing-masing organisasi perangkat daerah telah melalui proses penyaringan efisiensi dan pergeseran anggaran.

PERSETUJUAN BERSAMA: Bupati Probolinggo, Gus dr. Moh. Haris bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo berfoto bersama usai penandatanganan nota persetujuan bersama tentang Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Meski demikian penyusunan anggaran ini tetap mempedomani kebutuhan primer pemerintah kegiatan yang bersifat mendesak serta program-program yang bersentuhan langsung dengan sosial kemasyarakatan dan hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Juru Bicara Fraksi PKB, Mochammad Al Fatih berpendapat bahwa Perubahan APBD Tahun 2026 harus disusun dengan prinsip memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik maka dari itu, Fraksi PKB menerima rancangan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah Tahun Anggaran 2026.

“Kami berharap penyerapan anggaran nantinya mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah dan mampu menjadikan kawasan Probolinggo jadi lebih baik,” harapnya.

Juru Bicara Fraksi Gerindra, Deni Ilhami menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra akan terus melakukan pengawasan agar pertama anggaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, kedua pembangunan infrastruktur dilaksanakan tepat waktu, tepat volume dan tepat sasaran.

Ketiga program pendidikan dan kesehatan benar-benar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Keempat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani menjadi prioritas Pembangunan. Kelima UMKM, koperasi dan ekonomi rakyat memperoleh ruang yang semakin besar untuk berkembang.

Keenam masyarakat miskin dan kelompok rentan memperoleh perlindungan dan pemberdayaan. “Dan yang lebih penting tidak boleh ada satu rupiah pun uang rakyat yang disalahgunakan,” ungkapnya.

Juru Bicara Fraksi NasDem, Edy Cahyono menyampaikan bahwa dari sisi struktur belanja, belanja operasi mencapai sekitar Rp 1,882 triliun. Sedangkan belanja pegawai bruto sekitar 1,024 triliun dalam perhitungan mandatory standing yang disampaikan pemerintah daerah belanja pegawai berada pada kisaran 31,47 persen. Sedangkan belanja ini pada infrastruktur sekitar 25,36 persen.

“Infrastruktur pertanian dan pelayanan jasa harus menjadi prioritas. Fraksi Partai NasDem mendukung pembangunan Jalan, irigasi, air minum, sanitasi, RTLH dan infrastruktur pelayanan masyarakat, itu kesiapannya harus didahulukan,” tuturnya.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Dedy Purnomo mengatakan bahwa anggaran mitigasi bencana dan dampak El Nino, Fraksi PDI perjuangan mendesak pemerintah daerah untuk memberikan alokasi anggaran yang komplit dan memadai bagi mitigasi ancaman bencana khususnya dampak El Nino. “Penanganan krisis iklim, perlindungan sektor pertanian, ketersediaan air bersih, serta ketahanan pangan bagi rakyat kecil harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Juru Bicara Fraksi PPP, Chasbullah Kafabie menyatakan bahwa APBD perubahan tahun ini terdapat pergeseran anggaran yang signifikan walaupun hal ini diperbolehkan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon agar kedepan apabila ada pergeseran seperti ini, Pemerintah Daerah untuk dapatkan menyampaikan informasi kepada pimpinan DPRD.

“Berikutnya menjelang tahun ketiga kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Probolinggo, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap agar banyak melakukan terobosan dan inovasi supaya program SAE yang belum maksimal dapat segera dilaksanakan, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Probolinggo,” terangnya.

Fraksi PPP juga berpendapat bahwa untuk berikutnya yang terakhir seperti diketahui bersama bahwa saat penyerahan dokumen KUAPPAS perubahan tahun ini terdapat perubahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo yaitu tidak tercatatnya dana hibah sebesar Rp 85 miliar lebih dalam sisi belanja daerah.

“Hal ini menyebabkan postur APBD akhirnya mengalami perubahan yang lumayan signifikan. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap hal ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” harapnya.

Bupati Probolinggo Gus dr. Moh. Haris menyampaikan terimakasih khususnya kepada teman-teman Badan Anggaran, Fraksi-fraksi, Komisi-komisi yang telah membahas perubahan APBD dengan betul-betul dengan sungguh-sungguh. “Dan tentunya dalam proses ini banyak diskusi, koreksi, kritik dan lain sebagainya. Mungkin kita boleh berbeda di dalam pandangan dalam pembahasan, tetapi tujuan kita harus tetap sama kepentingan masyarakat Kabupaten Probolinggo,”jelasnya.

Bupati Gus Haris menambahkan bahwa, jadi, karena pada akhirnya APBD ini bukan sekedar deretan angka, tetapi anggaran adalah angka yang harus berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat menjadi jalan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih mudah, pendidikan yang lebih berkualitas, ekonomi yang tumbuh, serta masyarakat yang semakin Sejahtera.

Adapun setelah persetujuan bersama ini rancangan perubahan APBD beserta rancangan penjabarannya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Dan hasil evaluasi tersebut nanti kita tindaklanjuti lagi bersama, sehingga perubahan APBD 2026 dapat segera ditetapkan dan dilaksanakan dengan efektif transparan, serta bertanggungjawab,” terangnya.

Bupati Gus haris menambahkan, bahwa oleh karena waktu pelaksanaannya semakin terbatas. “Saya berharap dan berpesan sekaligus kepada seluruh perangkat daerah untuk bergerak dengan cepat. Tetapi tetap cermat. Cepat bukan berarti tergesa-gesa, efisien bukan berarti mengurangi kualitas, dan anggaran yang baik bukan hanya sekedar habis terserap, tetapi yang jelas manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Bupati Gus Haris titip kepada perangkat daerah bahwa apa yang selama ini, ada kritik yang disampaikan oleh DPRD, itu diperhatikan betul dan dimaksimalkan. “Ada target besar yang harus kita capai ke depan dan tentunya kita belajar dari kesalahan, belajar dari mengevaluasi dari progres yang sudah berjalan selama ini, baik badan-badan terutama di rumah sakit, terkait pelayanan dan lain sebagainya. Waktu kita singkat dan ini harus menjadi serapan yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang jadi acuan kita bersama,” katanya. (*/hla/why)