PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) RI, menetapkan empat kelurahan di Kota Probolinggo masuk dalam program padat karya atau Cash For Work (CFW) dengan total anggaran Rp 1,2 miliar. Masing-masing kelurahan nantinya digelontor 300 juta rupiah dari Bank Dunia.

Anggaran itu digunakan untuk perbaikan lingkungan dan pemukiman penduduk dengan menyesuaikan identifikasi lokasi yang diperbaiki. Seperti, perbaikan Sumber Daya Air (SDA), Jembatan, Jalan, perumahan, dan permukiman di masing-masing kelurahan.

Hal itu diungkapkan oleh koordinator program "Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)" Kota Probolinggo, Syamsul Hadi saat menjadi narasumber dalam workshop "Kotaku" di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, Kamis (9/12/2021) siang.

Ia mengungkapkan empat kelurahan yang mendapatkan bantuan dana tersebut yakni, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kelurahan Wiroborang dan Kelurahan Mangunharjo. “Penetapan empat kelurahan itu hasil dari penilaian nasional jika dibandingkan 25 kelurahan lainnya,” kata Syamsul.

Syamsul menuturkan program ini juga untuk menekan angka pengangguran akibat pandemi covid-19. Setelah program tersebut akan dijalankan, akan dilakukan pendataan terhadap warga yang tidak memiliki pekerjaan karena pandemi covid-19. "Total ada 315 orang yang akan dipekerjakan dari 4 kelurahan," katanya.

Sementara sebelum menentukan lokasi dan obyek perbaikan di setiap kelurahan, akan dilakukan proses identifikasi lokasi lingkungan yang akan diperbaiki.

Setiap kelurahan nantinaya memiliki obyek perbaikan yang berbeda-beda. Seperti di Kelurahan Kebonsari Kulon, yang membutuhkan perbaikan drainase dan jalan. Sementara di Kelurahan Wiroborang, butuh perbaikan drainase, jalan dan wc.

Sementara itu, Setyorini Sayekti, selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Probolinggo mengungkapkan bahwa misi ketiga Pemerintah Kota Probolinggo adalah perbaikan sarana infrastruktur dan lingkunagn hidup yang berkelanjutan. “Artinya pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup tidak berhenti saat program telah selesai,” kata Setyorini.

Menurunya, saat ini situasi pandemi covid-19 berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo. “Tercatat di angka 3 persen,” ujarnya.

Angka itu, lanjutnya, diukur oleh BPS. Karena itu, ia berharap agar pembangunan infrastruktur mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat. (ang/don)