BANYUWANGI,TADATODAYS.COM - Meski Banyuwangi memiliki Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI), namun fasilitas pendukung lain masih kurang. Misalnya sarana kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang sempat vakum beberapa tahun. Hal ini diungkapkan oleh Muhamad Iqbal, Kepala P4TKI.

Menurut Iqbal, sarana pemeriksaan kesehatan tidak beroperasi karena tidak memperpanjang izin. Mulai bulan Januari lalu, sarana kesehatan itu kembali beroperasi. Sayangnya, tarif yang dipatok cukup mahal. "Di Banyuwangi sarkesnya cuma satu dan kemarin sempat mati izin operasionalnya. Januari baru perpanjang. Lokasinya di RS Blambangan dan tarifnya Rp 1,3 juta,” kata Iqbal.

Tarif itu, menurut Iqbal sering dikeluhkan calon PMI yang hendak berangkat. Terkadang untuk menekan biaya, mereka kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan di luar kota. Seperti di Malang, Sidoarjo, dan Surabaya. "Menurut. aturan Menkes sendiri, medical check up untuk PMI hanya Rp 670 ribu. Sehingga perusahaan yang akan menempatkan PMI membawa mereka ke kota lain," jelasnya.

Selain soal kesehatan, ketersediaan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) resmi dan Balai Latihan Kerja (BLK) masih minim. Hingga saat ini Banyuwangi hanya memiliki dua PJTKI dan dua BLK yang masih aktif. “Ketersediaan perusahaan pengirim, seperti PJTKI atau sekarang P3MI kurang. Sekarang hanya dua yang beroprasi. BLK juga terbatas. Disini BLK juga yang aktif hanya 2,” keluhnya

Iqbal pun mengaku heran, karena jumlah PMI yang berasal dari Banyuwangi cukup besar. Bulan Januari tahun 2020 saja, jumlah PMI yang berasal dari Banyuwangi mencapai 457 orang atau 9,5 persen dari total PMI asal Jatim. Namun menurutnya, tingginya angka PMI ini tak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur penempatan kerja. “Warganya banyak yang keluar negeri, tapi infastruktur penempatannya masih kurang,” kata Muhamad Iqbal. (dee/hvn)