PROBOLINGGO - Menjadi kepala daerah, bayangan masyarakat karena menerima gaji yang besar. Namun kenyataannya, gaji Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo tidak begitu besar seperti dibayangkan. Dalam setahun, gaji pokok Bupati dan Wabup Probolinggo, total sekitar Rp 56 juta.

Setiap bulan, gaji pokok Bupati dan Wabup total sekitar Rp 3,9 juta. Bupati menerima Rp 2,1 juta, sementara wabup 1,8 juta. Angka itu sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada kenaikan untuk tahun ini.

Hal itu tertuang dalam PP nomor 59/2000 tentang Hak Keuangan atau Administratif Kepala Daerah, Bekas Kepala Daerah, atau Bekas Wakil Kepala Daerah. Tetapi, itu baru gaji pokok, belum tunjangan lain-lainnya.

Seperti belanja penunjang operasional kepala daerah yang mencapai sekitar Rp 600 juta. Paling tinggi adalah tunjangan jabatan. Yaitu sekitar Rp 101 juta dalam setahun. Hal itu merujuk pada PP nomor 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, besarnya biaya operasional bergantung pada pendapatan asli daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Santiyono mengatakan, belanja gaji dan tunjangan untuk kepala daerah dan wakilnya telah dialokasikan di APBD 2019. Dimana, nilai anggarn tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Karena, memang tidak ada kenaikan gaji atau tunjangan bagi kepala daerah.

“Jika ternyata dalam tahun ini ada kenaikan gaji, maka kita sesuaikan nanti saat APBD perubahan,” katanya. Belanja gaji dan tunjangan kepala daerah ini melekat di Bagian Humas Protokol dan Rumah Tangga.

Wabup Timbul yang dihubungi terpisah mengaku tidak mengetahui besaran gaji maupun tunjangannya yang ia terima. Ia mengaku tak pernah memeriksa rekening gajinya. Bahkan, kebiasaan ini sudah dilakukan semenjak menjadi anggota legislatif. “Saya tidak pernah ngecek. Kalau butuh ya tinggal pakai yang ada,” katanya. (alf/sp)