Mochammad Angga


Wartawan Tadatodays.com | 2021-09-24 13:55:56

Giliran Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo Digeledah

LAGI: Setelah menggeledah kantor Dinas PUPR, kini, KPK menggeledah Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo. Belum jelas, apakah penggeledahan di MPP itu masih ada kaitannya dengan kasus jual beli jabatan Pj kades atau justru ada kasus lain.

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di lingkungan Pemkab Probolinggo, masih berlanjut. Kini, Jumat (24/9/2021), kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Raya Dringu, Desa Kedungdalem, Kecamatan Dringu yang digeledah.

Berdasarkan informasi yang disampaikan salah seorang anggota Satpol PP yang bertugas di MPP, disebutkan bahwa penggeledahan di MPP itu dimulai sekira pukul 11.00. Sejumlah kendaraan yang ditumpangi petugas KPK masuk melalui pintu gerbang area barat. “Datang jam 10,” kata Satpol PP yang enggan disebutkan namanya.

Baca Juga : Geledah Rumah Seorang Kontraktor, KPK Gunakan Mesin Penghitung Uang

Setelah tiba di MPP, mobil tim KPK lansung diparkir di depan pintu utama gedung MPP.

Baca Juga : Langganan Dapat Proyek dan Jadi Timses Hasan Aminuddin, Rumah Pemborong Ini Digeledah KPK

Sejumlah wartawan yang tiba di MPP tidak bisa masuk ke area MPP. Wartawan hanya diperbolehkan berada di luar pagar.

Sementara, semua orang yang saat itu berada di dalam MPP, baik pegawai maupun warga, dilarang meninggalkan MPP. Untuk itu, anggota kepolisian dibantu Satpol PP bersiaga di pos pintu masuk dan keluar MPP.

Penggeledahan di kantor instansi Pemkab Probolinggo ini dilakukan secara marathon. Sebelumnya, pada Kamis (23/9), tim antirasuah itu menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan.

Penggeledahan di kantor urusan pembangunan fisik itu dilakukan selama 8 jam lebih, hingga semua pegawai DPUPR pulang malam hari.

Belum diketahui mengapa KPK menggeledah kantor DPUPR dan MPP ini. Apakah masih terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan Pj kades yang menyeret Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, atau justru ada kasus lain.

Tadatodays.com sudah mencoba mengonfirmasi Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis kemarin. Akan tetapi, Hingga Jumat ini konfirmasi tadatodays belum dibalas.

Tadatodays.com juga sudah mencoba menghubungi nomor HP Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kristiana Ruliani, juga belum direspons.

Diketahui, MPP merupakan salah satu layanan DPMPTSP Kabupaten Probolinggo. (ang/don)