PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Paguyuban Wedding Organizer Kota Probolinggo mendatangi kantor DPRD Kota Probolinggo, Rabu (03/2/2021). Kedatangan mereka untuk mengadu terkait Surat Edaran (SE) Wali Kota Probolinggo nomor 001/I/COVID-19/2020 tentang Penyelanggaraan Hajatan di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Probolinggo. Mereka menganggap, SE itu menghambat pencarian nafkah bagi Wedding Organizer.

Ada tujuh orang yang mendatangi kantor DPRD, dan ditemui oleh Wakil Ketua 2, Fernanda Zulkarnain. Mereka terdiri dari pengusaha katering, entertainment, dan penyedia jasa gedung pertemuan.

Putri Arifin, anggota Paguyuban Wedding mengatakan, SE itu dinilai memberatkan vendor yang menggelar kegiatan pernikahan di gedung. Putri juga mengatakan bahwa sebelum SE itu terbit, pihaknya tidak pernah diikutsertakan saat masih pembahasan dan tiba-tiba tersebar di masyarakat. “SE itu ternyata tidak sesuai dengan pemberlakuan di lapangan,” kata Putri.

Ia menjelaskan, dalam SE itu, juga tertulis tidak boleh ada kegiatan foto bersama di dalam gedung. “Lah, ini gak masuk akal," paparnya saat diruangan. Termasuk, pembatasan maksimal 20 persen dari kapasitas tamu di sebuah gedung.

Putri menegaskan, sebelum ada SE tersebut, pihak wedding sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Di antaranya, melatih petugas melalui simulasi penerapan protokol kesehatan, dan meminimalisir penyebaran Covid-19 dengan cara men-tracing penyewa jasa.

Karena itu ia berharap, agar pemerintah mau mendengar dan menindaklanjuti keluhannya. Menurutnya, pemerintah melalui SE tersebut terkesan menghambat pencarian nafkah jasa wedding. "Mengertilah, kita mendapatkan gaji tidak bulanan,” katanya.

Sementara itu, Yulia Candra, pengurus Gedung Widaya Harja mengatakan, bahwa omset selama satu tahun ini menurun hingga 1 miliar rupiah. Apalag saat ada tamu yang ingin menyewa tempat tiba-tiba membatalkan,padahal sudah memesan jauh-jauh hari sebelumnya. “Akhirnya, uang itu dikembalikan lagi," ujarnya.

Menanggapi keluhan itu, Fernanda Zulkarnain mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan keluhan itu kepada pemkot. Pertama, soal paguyuban wedding organizer yang tidak dilibatkan saat pembahasan SE. “Kedua, kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap pelaku usaha yang terdampak,” katanya.

Nanda, panggilannya mengungkapkan, bahwa dana Covid-19 di Kota Probolinggo cukup besar. Sehingga, warga yang terimbas pandemi sekiranya dapat dibantu melalui jaring pengaman sosial. (ang/don)