LUMAJANG, TADATODAYS.COM - Lebih dari 50 orang perwakilan guru honorer se-Kabupaten Lumajang mendatangi DPRD Lumajang, Jumat (5/7/2024). Mereka datang untuk mengadukan nasibnya yang terancam setelah tunjangannya dihapus.

Perwakilan guru itu diterima dalam audiensi di Komisi D. Para guru menyampaikan keluhannya terkait pencabutan tunjangan guru honorer yang diberlakukan mulai 1 Juli hingga Desember 2024. Mereka bahkan menuding DPRD Lumajang terlibat dalam keputusan ini.

Iqbal, ketua MKKS SMP Swasta Lumajang mewakili aspirasi para guru, menjelaskan bahwa mereka hanya ingin kembali menerima tunjangan yang sudah berjalan selama hampir 20 tahun. "Meskipun anggaran tersedia, pencairan terhambat karena regulasi. Kami berharap ada itikad baik dari pemerintah untuk memperjuangkan hak kami," kata Iqbal.

Menurutnya, ada sekitar 6.600 guru non-PNS di Lumajang yang terdampak kebijakan ini. Sejak penghapusan tunjangan, beberapa guru memilih mengundurkan diri dan beralih profesi. "Honor (tunjangan, red) ini sangat berarti bagi guru swasta, karena sekolah belum mampu memberikan gaji yang layak," jelas Iqbal.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman mengaku baru mengetahui pencabutan tunjangan tersebut. "Kami sama sekali tidak tahu, karena belum ada pemberitahuan resmi. Sekretariat kami juga belum menerima surat terkait hal ini," ujarnya.

Situasi audiensi sempat memanas karena miskomunikasi dan saling lempar tanggung jawab. Para guru berharap DPRD dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini dan mengembalikan tunjangan mereka. (dav/why)