Gus Ipul-Mas Adi Dilantik, Parpol Koalisi Tetap akan Mengkritik

Lailiyah Rahmawati
Lailiyah Rahmawati

Friday, 26 Feb 2021 18:48 WIB

Gus Ipul-Mas Adi Dilantik, Parpol Koalisi Tetap akan Mengkritik

VIRTUAL: Jajaran Forpimda dan tamu undangan yang menyaksikan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan secara virtual dari ruang Untung Suropati, Setda Kota Pasuruan.

PASURUAN, TADATODAYS.COM - Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan resmi dilantik hari ini (26/2/2021) di Gedung Grahadi Surabaya.

Gus Ipul dan Adi Wibowo yang didukung koalisi partai besar resmi menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan periode 2021-2024.

Masa kepemimpinan yang singkat tersebut menjadikan keduanya harus segera tancap gas untuk menyelesaikan sejumlah masalah daerah. Apalagi pandemi yang belum selesai, menjadikan tugas kepala daerah hari ini cukup berat.

Beragam komentar disampaikan oleh perwakilan partai pngusung Gus Ipul-Mas Adi.

Ismail Marzuki Hasan, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan, fungsi pengawasan harus tetap dijalankan. Hal tersebut harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Marzuki mengatakan, PKB tetap akan mengkritik jika kritik itu perlu disampaikan. Sekalipun, Gus Ipul diusung oleh PKB saat Pilkada Serentak 2020 lalu. "Ini untuk keseimbangan, agar jalannya pemerintahan tidak stagnan," ujar Ismail.

Sementara, sorotan masyarakat atas pelayanan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, juga menjadi PR utama yang harus diselesaikan Gus Ipul dan Adi Wibowo.

Komentar itu disampaikan Dedy Tjahjo Poernomo dari Partai Golkar. Laki-laki yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kota Pasuruan itu mengungkapkan, saat pandemi seperti ini masyarakat ketakutan datang ke RSUD. Apalagi masalah pelayanan dan SDM masih dinilai kacau. "PR utama Gus Ipul dan Mas Adi sekarang adalah pembenahan RSUD," kata Dedy.

Sementara, kebijakan eksekutif yang tidak berpihak pada masyarakat juga tetap akan dikiritisi oleh parpol koalisi.

Seperti yang disampaikan Sabilal Rosyad dari Partai Keadilan Sejahtera. "Kalau kebijakannya tidak berpihak pada rakyat, maka tetap harus dikritik," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pada seluruh kepala daerah yang dilantik untuk segera menggenjot proses pemulihan ekonomi. Hal itu, sebagaimana instruksi Presiden RI bahwa pada April sudah dimulai tahap pemulihan ekonomi. "Sehingga kepala daerah yang baru harus segera mendongkrak para UMKM," ujar Khofifah. (ly/don)


Share to