Hilal Lahan Amrullah


Wartawan Tadatodays.com | 2020-08-28 21:59:43

Hari Pertama Ngantor di Kantor Kecamatan Kedopok, Tutang Hanya jadi Staf

NGANTOR: Tutang Heru Aribowo saat hadir di Kecamatan Kedopok sebagai staf Analis Kemasyarakatan pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Mengawali hari pertama berkantor di Kecamatan Kedopok, Tutang Heru Aribowo langsung meninjau beberapa ruangan yang ada di kantor kecamatan setempat untuk bertegur sapa, Jum'at (28/8/2020). Termasuk kepada Camat Kedopok, Imam Cahyadi.

Terkait tindak lanjut SK pembebastugasan dari staf walikota, ia berembug dengan keluarga terlebih dahulu. Sementara ia tetap menjalani tugas baru di Kecamatan Kedopok.

Baca Juga : Gugatan Tutang ke Wali Kota Probolinggo Resmi Dilayangkan ke PTUN

"Keluarga ngomong jalan, saya jalan. Keluarga ngomong ya wis diterima, ya saya terima. Sampai saat ini saya tidak tahu sebabnya. Ada tiga pemeriksa di sana, ketuanya Ibu Sekdakot, anggotanya ada dua, inspektur dan BKPSDM. Memang benar ada materi pemeriksaan berkaitan dengan foto di media sosial bersama mantan walikota M. Buchori," terang Tutang Heru Aribowo.

Baca Juga : Tutang Gugat Wali Kota Probolinggo ke PTUN dan Komisi ASN

Pada pemeriksaan pertama di ruang kerja inspektur itu, surat panggilan menurutnya memiliki agenda tidak jelas. Pasalnya panggilan tersebut acaranya adalah permintaan keterangan.

"Namanya keterangan ini apa, kan banyak banget di pemerintahan ini. Saya sendiri tidak bawa data, saya hanya bawa undangan itu saja. Akhirnya masuk di berita acara itu. Pertama tanya, apakah saudara tahu maksud tujuan diundang kesini, ya saya jawab belum. Selanjutnya ada disinggung Pak Buchori, tau-tau nyodorkan print out, ada gambar saya bersama Pak Buchori yang sudah ada meme. Saya heran, itu yang ngupload siapa, yang ng-upload itu yang harusnya dihadirkan," jelasnya.

Selajutnya auditor tanya, bahwa dia kan dirugikan dengan meme tersebut. Auditor tanya kenapa ia tidak lapor kalau dirugikan. Padahal ia tidak merasa dirugikan. "Makanya saya diamkan, pak Gogol tanya, ini maksudnya meme ini apa. Sampean kok tanya begitu, itu siapa yang mengupload, saya tidak buat. Tapi saya ada keterangan terkait pembuatnya, yang bersangkutan bersedia dihadirkan meskipun membawa massa. Kalau takut, saran saya, tanya baik-baik apa maksudnya," ujarnya.

Berikutnya ada pemeriksaan terkait indisipliner ASN hingg muncul SK pembebastugasan jabatan staf ahli karena dianggap terbukti menyalahi pasal 3 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 dan sebagainya. " Saya tidak tahu sebab musababnya, itu haknya pemeriksa," ungkapnya.

Camat Kedopok, Imam Cahyadi membenarkan bahwa Tutang Heru Aribowo menjabat sebagai Analis Kemasyarakatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Memang di seksi tantib kecamatan setempat dulu ada tiga staf.

"Satu itu kasinya, satu PNS, dan satu honorer. Tapi itu diambil sama DPMPTSP dan Naker, sedangkan kasinya mau pensiun, jadi tinggal satu. Beliau sebagai staf biasa, makanya sudah lama saya mengajukan," terang Camat Kedopok, Imam Cahyadi.

Adapun dari pengajuan formasi ini, maka Tutang dimutasi ke Kecamatan Kedopok. Surat tugasnya diterima kecamatan setempat Jum'at (28/8/2020) pagi.

"Kita bersyukur dengan penugasan beliau di sini untuk kedepannya. Nanti bersama-sama beliaunya bagaimana nanti kecamatan ini lebih baik lagi. Dengan pengalaman, pikiran, dan tenaga beliau, itu luar biasa. Semua di sini tidak ada dibeda-bedakan. Siapapun seperti ada saran bagus dari staf yang paling bawah pun, itu diterima, apalagi Pak Tutang yang pengalamannya 34 tahun," jelasnya.

Imam berharap dengan ditempatkannya Tutang di Kecamatan Kedopok, menjadi berkah luar biasa. Pihaknya ingin sumbang saran dan pikiran Tutang, dengan pengalamannya sebagai camat di dua kecamatan dan kepala DLH. "Itu hal yang luar biasa bagi saya. Tugasnya terkait dengan program kita juga di tahun 2020. Yaitu situasi kondisi ke depan seperti apa pada era pandemi seperti ini," terangnya.

Wakil Walikota Probolinggo, Mochammad Soufis Subri menyatakan bahwa ada proses yang tidak bisa disampaikan di luar. Namun menurutnya Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin bersama tim, itu memiliki acuan-acuan yang memang sudah terukur. "Tidak mungkin seorang kepala daerah dimanapun mengambil keputusan gegabah. Pasti ada sesuatu yang memang sudah betul-betul dipertimbangkan. Dan kita tidak bisa menyampaikan di depan publik," terang Wakil Walikota Probolinggo, Mochammad Soufis Subri.

Dalam pengambilan keputusan pembebastugasan dari staf ahli walikota, menurut Subri semua terlibat. Baik walikota, wakil walikota, sekdakot setempat. "Betul-betul, ini nanti pada akhirnya, ini akan terbuka, kenapa dan seperti apa. Foto beliau dengan mantan walikota sebelumnya di media sosial, itu tidak menjadi bagian dari obyek kita dalam rangka memeriksa seseorang. Itu hanya meme, dan itu tidak terbukti," jelasnya.

Pihaknya mengaku beberapa kali melakukan semacam komunikasi dan pembicaraan, baik secara serius maupun guyonan dengan yang bersangkutan. "Kita semua ingin kedepan Probolinggo menjadi baik. Tentu dalam rangka itu, Bapak Walikota memiliki wewenang dan hak menentukan mana yang pas dan yang kurang pas. Sehingga beliau bisa mendorong kinerja pemerintah kota ke depan. Dan kalau ada hal-hal yang dirasa kurang puas, ada jalan lain yaitu PTUN, dipersilahkan. Kalaupun nanti menang ya tidak apa-apa, Pemkot kalah ya juga tidak apa-apa. Intinya walikota dan tim ingin Probolinggo lebih baik, mohon maaf menurut kami harus mengejar banyak sekali yang harus kita bangun di Kota Probolinggo," tegasnya.

Keputusan walikota itu, masih menurut Sobri, tidak berbau politik. Siapapun yang melakukan pelanggaran, makan akan ditindak. Sedangkan Kepala Dinas DPMPTsP, Dwi Hermanto, sesuai PP 53, diamankan dulu pimpinannya. "Kemudian stafnya kita priksa. Ini untuk memudahkan pemeriksaan, semua gaji dan tunjangan masih berlaku, masih belum kita panggil. Semua OPD jadi catatan, mana kinerjanya yang baik, mana yang kurang baik, mana yang tidak baik, semua jadi catatan. Tidak ada unsur politik, terlalu kerdil untuk itu, buktikan saja kalau ada unsur politik," pungkasnya. (hla/hvn)