Hari Tani Nasional, Dua Mahasiswa Aksi Kampanye Reforma Agraria

Mochammad Angga
Mochammad Angga

Thursday, 24 Sep 2020 22:54 WIB

Hari Tani Nasional, Dua Mahasiswa Aksi Kampanye Reforma Agraria

AKSI: Firdaus dan Hamdi, dua mahasiswa Pasuruan memperingati Hari Tani Nasional dengan membagikan selebaran kampanye perlindungan agraria di persimpangan jalan balaikota, Rabu (24/9/2020).

PASURUAN, TADATODAYS.COM - Dua orang mengatasnamakan mahasiswa independen melakukan aksi tolak omnibuslaw atau RUU Cipta Kerja di perempatan jalan balaikota, Kota Pasuruan, Kamis (24/9/2020).

Mereka adalah Firdaus Putra Pradana, 23, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka (Unmer) Pasuruan dan Hamdi Ahmad, 22, mahasiswa Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara.

Aksi damai ini dilakukan untuk merayakan Hari Tani Nasional sekaligus membagikan selebaran pada pengendara. Dalam aksinya, mereka mengkampanyekan dampak buruk jika RUU Cipta Kerja disahkan.

Dari pantauan tadatodays.com, aksi mereka dimulai pukul 12.00-14.00 WIB. Mereka juga mengenakan poster di dada dengan berbagai tulisan.

Di antaranya, “Di era bobroknya demokrasi, perampasan ruang, eksploitasi sumberdaya, serta budaya korupsi yang menimbulkan banyaknya ketimpangan, yang juga akan ribuan pertanyaan tentang kesejahteraan keadilan sosial yang dijanjikan,".

Menurut Hamdi -sapaannya-, aksi tersebut mengkampanyekan pada masyarakat pentingnya menjaga tanah yang ada di Indonesia agar tidak dirampas semena-mena. “Karena realitas yang terjadi hari, sebagian tanah milik petani diambil tanpa tidak ada penyelesaian yang jelas,” katanya.

Hal itu tidak sejalan dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Padahal tujuan UU itu menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan, menyelesaikan konflik agrarian, dan menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan.

“Sehingga perlu kebijakan pemerintah untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut,” kata pria kelahiran 28 September 1998 itu. Selain itu, munculnya RUU Cipta Kerja juga menambah derita panjang rakyat. Hamdi berharap untuk pemerintah harus lebih serius untuk menyelesaikan kasus tersebut. (ang/sp)


Share to