PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Probolinggo Salamul Huda mengritik kebijakan Pemkot Probolinggo memangkas honor guru ngaji di TPQ dan madrasah diniyah.  Ia menilai ada ketimpangan dengan naiknya gaji RT/RW.

Salamul Huda menjelaskan kebijakan pemangkasan gaji guru ngaji tersebut bertolak belakang dengan janji pemerintah. Janji tersebut ialah akan memperhatikan kesejahteraan guru ngaji dengan menaikkan honor mereka.

“Alih-alih menaikkan honor guru ngaji seperti yang dijanjikan, Pemkot Probolinggo justru memangkas hampir separuh anggaran untuk honor guru ngaji TPQ,” ujar Salam, sapaan Salamul Huda, saat dikonfirmasi Senin (9/3/2026) siang.

Menurutnya, pada tahun 2025 anggaran untuk honor guru ngaji masih dialokasikan sekitar Rp 6,2 miliar. Namun pada tahun 2026, anggaran tersebut berkurang menjadi sekitar Rp 4 miliar. "Sehingga besaran insentif yang diterima guru ngaji juga mengalami penurunan. Jika sebelumnya para guru ngaji menerima honor sebesar Rp 500 ribu per bulan, kini nilainya diturunkan menjadi Rp 250 ribu per bulan," kata Salam.

Kebijakan ini sebelumnya juga sempat menjadi sorotan di internal DPRD Kota Probolinggo melalui Badan Anggaran (Banggar). "DPRD bahkan sempat mendesak agar insentif guru ngaji tetap dipertahankan sebesar Rp 500 ribu per bulan. Namun, pemerintah kota tetap menetapkan insentif sebesar Rp 250 ribu per bulan," katanya.

Salam menegaskan, pihaknya tidak menolak kebijakan kenaikan gaji RT/RW hingga Rp 1 juta per bulan. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut seharusnya tidak mengorbankan hak para guru ngaji yang selama ini berperan membangun moral generasi muda.

“Kami mendukung sepenuhnya gaji RT/RW naik menjadi satu juta rupiah. Tapi jangan sampai meninggalkan rasa keadilan bagi para guru yang mewariskan nilai-nilai agama dan membangun moral anak-anak di Kota Probolinggo,” tegasnya.

Salam menambahkan, organisasi kepemudaan seperti Ansor Kota Probolinggo harus tetap hadir untuk kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok kecil dan pelaku usaha mikro.

“Kita harus menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Kita harus peduli kepada masyarakat, jangan hanya sebatas omongan orang miskin adalah orang kita. Banyak yang mengatakan berpihak pada orang kecil, tapi kenyataannya tidak demikian,” ujarnya.

Karena itu, menurutnya Ansor akan tetap mengambil jalan tengah dengan tetap mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada masyarakat.

“Spirit kita tidak boleh hilang. Walaupun kita dekat dengan pemerintahan, bahkan saya pribadi menjadi penasehat, bukan berarti kita tidak boleh mengkritik pemerintah. Justru kita harus berada di barisan terdepan untuk mengingatkan pemerintah agar tetap istiqomah dan tegak lurus pada jalur-jalur kemasyarakatan,” katanya.

Salam juga berharap pemerintah daerah lebih sering turun langsung ke masyarakat untuk melihat kondisi nyata di lapangan. "Sehingga melihat langsung kondisi yang ada dan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada rakyat,” tuturnya. (alv/why)