Intervensi Terpadu Menurunkan Kemiskinan

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Institut Ahmad Dahlan (IAD) Kota Probolinggo mendapat mandat dari Wali Kota Probolinggo menjadi Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2025 -2029. Tim yang diketuai oleh Rektor IAD Dr. Benny Prasetiya, M.Pd.I menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama seluruh kelurahan dan kecamatan se-Kota Probolinggo, Rabu (26/11/2025).

Kegiatan yang digelar di Aula IAD Probolinggo ini menjadi langkah strategis dalam menghimpun data lapangan. Khususnya untuk penyusunan dokumen RPKD yang lebih akurat dan berbasis kebutuhan masyarakat.

FGD dibuka oleh Yanuar, dari Bagian Perencanaan Kota Probolinggo. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan dokumen penanggulangan kemiskinan yang tajam, terukur, dan berpihak pada kelompok rentan. Ia juga mengapresiasi peran IAD sebagai mitra akademis dalam proses penyusunan dokumen daerah.

Selesai pembukaan, sesi dilanjutkan dengan pemaparan draft awal RPKD oleh Rektor IAD Kota Probolinggo Dr. Benny Prasetiya, M.Pd.I yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penyusun. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pendekatan analisis kemiskinan yang digunakan. Termasuk tahapan verifikasi lapangan, identifikasi kelompok rentan, serta arah prioritas program yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Para peserta dari kelurahan dan kecamatan kemudian memberikan masukan berdasarkan kondisi riil wilayah masing-masing. Mulai dari masalah sosial-ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, hingga potensi lokal yang dapat dikembangkan. Diskusi berjalan aktif dan menghasilkan banyak informasi penting sebagai bahan penyempurnaan dokumen.

Melalui kegiatan ini, Tim Penyusun RPKD IAD memperoleh data komprehensif dan valid yang akan memperkuat analisis permasalahan kemiskinan di Kota Probolinggo. FGD ini diharapkan menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

FGD Penyusunan RPKD 2025 - 2029 bersama seluruh kelurahan dan kecamatan se-Kota Probolinggo.

Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan

SETELAH sebelumnya FGD melibatkan Kelurahan dan Kecamatan, Tim Penyusun RPKD IAD Probolinggo kembali menggelar FGD kedua.  FGD Sesi 2 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka memperkuat penyusunan dokumen RPKD.

Kegiatan ini menjadi kelanjutan dari FGD dengan kelurahan pada sesi pertama, dengan fokus pada verifikasi data, penyelarasan program, serta pendalaman isu-isu strategis kemiskinan lintas sektor.

FGD dibuka dengan arahan dari Bapperida Kota Probolinggo, kemudian dilanjutkan paparan rangkuman temuan kelurahan oleh Ketua Tim Penyusun RPKD, yaitu Rektor IAD Kota Probolinggo Dr. Benny Prasetya, M.Pd.I.

“Dalam sesi ini, tim memaparkan peta masalah kemiskinan tingkat kelurahan dari lima dimensi: ekonomi rumah tangga, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” kata Rektor IAD Kota Probolinggo Dr. Benny Prasetya, M.Pd.I.

Tim penyusun secara resmi menyampaikan Laporan Akhir Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) kepada Wali Kota Probolinggo.

Sejumlah OPD hadir dan memberikan masukan strategis, di antaranya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

OPD-OPD memberikan klarifikasi data, capaian program, tantangan lapangan, hingga rekomendasi intervensi prioritas untuk menurunkan angka kemiskinan. Diskusi berlangsung interaktif dan menunjukkan perlunya sinergi antar-dinas dalam penanganan isu-isu seperti stunting, kesenjangan pendidikan, pengangguran, keterbatasan usaha mikro, hingga kondisi infrastruktur dasar.

Dengan terlaksananya FGD Sesi 2 ini, Tim Penyusun RPKD memperoleh penguatan data dan masukan kebijakan yang komprehensif. Hasil diskusi akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen RPKD Kota Probolinggo agar lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKPD selesai. Tim Penyusun menyerahkan Laporan Akhir RPKD Kepada Pemkot Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo bersama Institut Ahmad Dahlan (IAD) sebagai tim penyusun kemudian secara resmi menyampaikan Laporan Akhir Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) kepada Wali Kota Probolinggo dalam sebuah forum resmi yang digelar di aula Pemerintahan Kota Probolinggo, Senin 24 November 2025.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Hj. Ina Dwi Lestari, S.P, M.M dan Pj Sekda Dr. Rey Suwigtyo, S.Sos , serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Bapperida selaku penanggung jawab penyusunan dokumen strategis tersebut.

Dalam sambutannya, Wawali Ina Dwi Lestari menyampaikan apresiasi kepada tim akademisi IAD dan seluruh OPD yang telah berkolaborasi dalam penyusunan dokumen RPKD yang komprehensif, berbasis data kelurahan, dan berorientasi pada penurunan kemiskinan multidimensi.

“RPKD ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi menjadi peta jalan kita dalam menurunkan kemiskinan melalui intervensi yang lebih presisi. Penyusunan yang melibatkan kelurahan, kecamatan, dan OPD secara langsung merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan kita berbasis bukti,” ujar Wawali Kota.

Dari Tim penyusun dokumen RPKD juga menghadirkan tim ahli dari UMM, yaitu Prof. Jabal Tarik Ibrahim pakar sosiologi dan ekonomi Pembangunan, dan Prof. Sutawi pakar penurunan kemiskinan ekstrem di NTT.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan utama oleh Rektor IAD Dr. Benny Prasetya, M.Pd.I., yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Penyusun RPKD. Ia menyampaikan gambaran umum hasil analisis lima dimensi kemiskinan—ekonomi rumah tangga, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar—serta prioritas intervensi yang direkomendasikan untuk 2025–2029.

“Seluruh data yang kami himpun melalui FGD kelurahan, FGD OPD, serta analisis statistik menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terpadu. Prioritas RPKD diarahkan pada penguatan UMKM, perbaikan layanan kesehatan dasar, peningkatan partisipasi pendidikan, dan pemenuhan infrastruktur permukiman,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Probolinggo Menegaskan bahwa RPKD akan menjadi dokumen pengarah bagi seluruh OPD dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan agar lebih terukur dan selaras dengan target nasional.

Forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya tersusun secara akademik, tetapi siap diimplementasikan secara terintegrasi oleh seluruh OPD terkait.

Dengan tersusunnya dokumen RPKD ini, Pemerintah Kota Probolinggo berharap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ke depan semakin tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (*/mel/why)