PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo belum dipastikan jadwalnya, sebab masih menunggu regulasi yang tengah digodok oleh DPR RI. Meski belum jelas pelaksanaan pilkada, namun KPU Kota Probolinggo mengestimasikan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pilkada sekitar Rp 22 miliar.

Kebutuhan anggaran Rp 22 miliar itu lebih besar dibanding Pilkada Kota Probolinggo tahun 2018 lalu, yakni Rp 11,8 miliar. Bertambahnya anggaran itu guna mengantisipasi mewabahnya Covid-19 saat pilkada digelar, seperti menyiapkan alat pelindung diri (APD) bagi setiap petugas pemilu serta peralatan medis lainnya.

Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Radfan Faisal, mengatakan bahwa pembahasan anggaran untuk Pilkada masih belum rampung. Pasalnya, KPU masih menunggu kepastian kapan digelarnya pilkada.

Radfan menjelaskan, meski belum jelas jadwal pelaksanaan pilkada, namun estimasi anggaran pilkada sudah harus rampung di tahun 2021 ini dengan banyak pertimbangan. “Salah satunya harga satuan barang keperluan pemilu," ujarnya.

Pria yang memiliki anak 3 itu menuturkan, dalam pilkada nanti pihaknya juga menggunakan skema dana cadangan. Diketahui, di tahun 2021 ini KPU Kota Probolinggo juga mengajukan dana hibah non-tahapan sebesar Rp 2 miliar dari APBD Kota Probolinggo.

Dana itu digunakan untuk mendukung kegiatan  dan program KPU,selain dari kegiatan yang bersumber dari APBN. "Karena masih tahap pengajuan, kami belum tahu kapan cairnya. Mudah-mudahan terealisasi di PAPBD 2021," imbuhnya. (ang/don)