Zainul Rifan


Wartawan Tadatodays.com | 2022-09-10 10:59:37

Jembatan Gantung Kregenan Tidak Masuk Aset Pemkab

BUKAN ASET PEMKAB: Jembatan gantung di Desa Kregenan, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang ambruk pada Jumat (9/9/2022) pagi ternyata tidak termasuk aset Pemkab Probolinggo.

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pemkab Probolinggo memastikan bukan pihak yang membangun jembatan gantung di Desa Kregenan, Kecamatan Kraksaan. Karena itu, jembatan gantung Kregenan yang ambruk pada Jumat (9/9/2022) itu juga tidak termasuk aset Pemkab Probolinggo.

Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono mengatakan, pihaknya belum melakukan peremajaan ataupun pengecekan terhadap jembatan tersebut. Sebab, pemkab memang tidak melakukan pembangunan jembatan tersebut. "Sehingga tidak masuk dalam aset pemkab," terang Sekda, Jumat sore.

Baca Juga : 180 Ribu Data BPJS Dinonaktifkan, JamkesWatch Minta Ada Terobosan

Sekda juga mengaku tidak tahu persis siapa yang membangun jembatan gantung tersebut. Namun, berdasar informasi dari masyarakat, jembatan itu dibangun pada 2001 lalu.

Baca Juga : RSUD Sudah Pulangkan Semua Korban Jembatan Ambruk

Hal senada diutarakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Probolinggo Hengki Cahyo Saputra. Saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Hengki mengatakan kalau informasi yang beredar masih simpang siur.

Karena itu, pihaknya terus melakukan pengecekan terkait siapa yang membangun jembatan tersebut. Jembatan gantung itu disebutkan dibangun pada 2001. Sedangkan Dinas PUPR baru terbentuk sekitar 2016 lalu. "(Jembatan gantung) Itu panjangnya 35 meter, lebar 1,8 meter dan tingginya sekitar 8 meter," terang Hengki.

Riwayat pembangunan jembatan gantung Kregenan juga tidak diketahui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Oka menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan.

Pengecekan akan dilakukan pada Sabtu (10/9/2022) pagi. Mulai dari pengecekan jembatan. Hingga melakukan pengecekan terhadap data yang ada di DPRD Kabupaten Probolinggo. "Kita cari tahu siapa dan kapan pembangunannya dilakukan," kata pria yang juga menjabat ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Probolinggo itu.

Menurut Oka, sejatinya pembangunan itu ada beberapa jenis. Di antaranya ialah pembangunan yang dilakukan oleh pemkab melalui APBD ataupun Jasmas dari kabupaten. Kalau ini sudah pasti termonitor oleh pemkab.

Namun ada juga  pembangunan yang menggunakan jasmas yang dari provinsi. Ada pula jasmas yang berasal dari pusat, dan juga pembangunan dari CSR. Pembanguan semacam itu biasanya turun langsung pada kelompok masyarakat. "Sehingga sedikit untuk termonitor," jelasnya. (zr/why)