Zainul Rifan


Wartawan Tadatodays.com | 2021-10-18 17:35:42

Jika Pilkades Kembali Ditunda, Apdesi Bakal Gugat Pemkab Probolinggo

PAKTA INTEGRITAS: Pengurus Apdesi bersama Asisten I Pemkab Probolinggo Heri Sulistyanto (seragam PNS), menunjukkan pacta integritas yang berisi tentang jadwal Pilkades serentak tahap dua pada 17 Februari 2022 mendatang.

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pilkades serentak tahap II di 251 desa se-Kabupaten Probolinggo telah direncanakan akan bergulir pada 17 Februari 2022 tahun depan, dan tahapan akan dimulai pada 28 Oktober 2021. Rencana itu tertulis pada surat pernyataan Pemkab Probolinggo tentang tahapan pilkades pada Senin (18/10/2021). Tapi jika di kemudian hari masih ditunda lagi, Apdesi bakal menggugat Pemkab Probolinggo ke PTUN.

Surat pernyataan atau pacta integritas itu ditandatangani oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Heri Sulistyanto dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Edy Suryanto.

Baca Juga : Berkas Pendaftarannya Dikembalikan Panitia, Tiga Bacakades Mengadu ke DPRD

Surat pernyataan itu dibuat untuk memenuhi tuntutan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Probolinggo, pada hari yang sama.

Baca Juga : Dispendik Temukan Empat Ijazah Bacakades yang Diduga Palsu

Ketua Apdesi, Hasanuddin mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Probolinggo terkait kepastian dimulainya Pilkades serentak itu. Ia berharap pernyataan tersebut bukan hanya sekadar tulisan saja, melainkan juga ada bukti nyata, bahwasanya Pilkades digelar sesuai yang dijadwalkan itu. "Itu merupakan kebijakan," katanya.

Hasan menjelaskan, jika nanti pihak pemkab kembali menunda, maka pihaknya tidak segan-segan akan melakukan tindakan hukum. Dengan cara menggugat Pemkab ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Karena menurutnya, surat pernyataan atau pacta integritas yang dibuat pemkab itu merupakan kebijakan serta Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga jalan yang pas untuk menagih kebijakan itu adalah dengan cara menggugat ke PTUN. "Karena objek PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, ribuan massa bersama Apdesi melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Probolinggo, Senin (18/10). Aksi itu dilakukan untuk menuntut pemkab setempat agar memberikan kepastian tentang jadwal Pilkades tahap II. (zr/don)