Zainul Rifan


Wartawan Tadatodays.com | 2021-09-28 11:28:52

Kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Digeledah KPK

CARI BARANG BUKTI: Upaya KPK untuk mencari banyak barang bukti atas kasus yang menyeret Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, masih berlanjut. Selasa (28/9), KPK menggeledah kantor Dispendik (bawah) dan Dinkes (atas)

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Serangkaian kegiatan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pasca OTT terhadap Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, masih berlanjut. Selasa (28/9/2021), KPK mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Alamat dua kantor tersebut sama-sama di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Diketahui, jarak lokasi kantor Dispendik dan kantor Dinkes sekitar 200 meter. Dua kantor tersebut sama-sama berada di selatan jalan raya.

Baca Juga : Geledah Rumah Seorang Kontraktor, KPK Gunakan Mesin Penghitung Uang

Dari informasi yang dihimpun tadatodays.com, tim KPK tiba di kantor Dispendik sekira pukul 09.00.

Baca Juga : Pendaftaran Ditutup, 37 Kelompok Berkontes Cipta Jingle Cegah Covid-19

ER, salah seorang warga yang saat itu sedang ada keperluan di kantor Dispendik mengatakan, ia melihat rombongan KPK masuk ke kantor Dispendik sekira pukul 9 pagi. “Tadi pintu gerbang dijaga polisi,” kata ER.

Setelah dari kantor Dispendi, KPK kemudian mendatangi kantor Dinkes sekira pukul 10.00 dengan membawa tiga mobil Toyota Innova Reborn. Setelah mobil KPK masuk, dua anggota Sabhara Polres Probolinggo Kota langsung menutup pintu gerbang kantor Dinkes.

Dua anggota polisi itu langsung berjaga di pintu gerbang. Sesekali polisi masuk pos jaga, yang berada di samping barat pintu gerbang. Polisi juga sesekali keluar dari pos jaga, saat ada orang yang akan masuk melalui pintu gerbang. Akan tetapi, siapapun tidak boleh masuk dengan alasan apapun. Meski orang tersebut merupakan pegawai Dinkes setempat.

Larangan memasuki pintu gerbang juga berlaku bagi wartawan. Kondisi ini membuat tadatodays.com tak mengetahui berapa jumlah petugas KPK yang menggeledah kantor urusan kesehatan itu.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah lima kantor OPD Pemkab Probolinggo, Senin (27/9). Yakni, kantor Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Bakesbangpol, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Di tanggal yang sama pada Senin sorenya, KPK juga menggeledah rumah pribadi Kasi Jasa Konstruksi pada Dinas PUPR Nuris Zamzami, di Perumahan Kebonagung, Desa Kebonagung, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Penggeledahan di rumah keponakan Hasan Aminuddin itu merupakan tindaklanjut dari penggeledahan kantor Dinas PUPR, Kamis (23/9).

Lalu, pada Jumat (24/9), KPK juga menggeledah Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Raya Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. MPP merupakan salah satu layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dari penggeledahan MPP itu, KPK menindaklanjutinya dengan menggeledah rumah pribadi Kepala DPMPTS Kristiana Ruliani, Sabtu (25/9). Rumah Kristiani berada di Perumahan Kalirejo, Kecamatan Dringu.

Sementara diketahui, keberadaan KPK di Probolinggo sejak 30 Agustus 2021 lalu, terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan Pj kades di Kabupaten Probolinggo. Dalam kasus itu, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin. Keduanya disangka menerima suap jual beli jabatan Pj kades.

Selain Puput dan Hasan, KPK juga menangkap mantan Camat Paiton Muhamad Ridwan, mantan Camat Krejengan Doddy Kurniawan, dan seorang ASN Bernama Sumarto yang disiapkan menjadi Pj Kades Karangren, Kecamatan Krejengan.

Tak hanya Sumarto, KPK juga mengamankan 17 ASN lain yang juga dipersiapkan menjadi Pj kades di sejumlah desa. Dengan demikian, total ada 22 orang yang diamankan KPK dan telah diperiksa sebagai tersangka.

22 orang itu juga telah ditahan di sejumlah tempat di Jakarta.

Nah, apakah kedatangan KPK di kantor Dispendik dan Dinkes itu masih ada kaitannya dengan kasus jual beli jabatan Pj kades atau bukan, tadatodays.com belum mengetahui. Sebab, konfirmasi melalui Plt Jubir KPK Ali Fikri belum ada jawaban. (zr/don)