PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo sepanjang tahun 2025 dinilai berjalan baik. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Probolinggo Ra Fahmi AHZ melalui penyampaian Nota Penjelasan Bupati tentang LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (31/3/2026).

Wabup Ra Fahmi menyebut realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2.510.460.316.809,77 belum diaudit, atau mencapai 102,87 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.440.490.628.243,00. Sedangkan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.492.823.448.535,00 belum diaudit, atau mencapai 95,37 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.613.805.620.536,12.

Sedangkan realisasi pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp 173.371.603.633,96 belum diaudit, atau mencapai 100,03 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 173.314.992.293,12.

Wabup Ra Fahmi juga menguraikan capaian indikator kinerja daerah Tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 mencapai 71,65 atau mencapai 99,71 persen dari target yang ditetapkan sebesar 71,86.

Peningkatan IPM ini didorong oleh pertumbuhan pada komponen pembentuknya, yaitu harapan lama sekolah (HLS) mencapai 12,80 atau mencapai 99,38 persen dari target yang ditetapkan sebesar 12,88; rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun  mencapai 6,43 atau mencapai 95,97 persen dari target yang ditetapkan sebesar 6,7; usia harapan hidup (UHH) mencapai 74,10 tahun  atau mencapai 99,96 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 74,13 tahun .

Sementara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2025 mencapai 5,34 persen atau mencapai 104,91 persen dari target yang ditetapkan sebesar 5,09 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh beberapa faktor kunci, diantaranya yaitu dominasi sektor primer: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penopang utama dengan kontribusi mencapai sekitar sepertiga dari total PDRB daerah.

Selain itu, untuk penguatan sektor tersier (perdagangan dan jasa), terjadi pergeseran struktur ekonomi menuju sektor tersier di mana kontribusi perdagangan dan jasa terus meningkat. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata) juga menunjukkan tren kontribusi yang stabil di dalam struktur PDRB.

“Faktor kunci lain yaitu pemberdayaan ekonomi lokal: penguatan usaha kecil menengah (ukm), koperasi, dan usaha mikro yang mampu meningkatkan omzet turut menjadi tulang punggung ekonomi lokal,” jelas Wabup Ra Fahmi.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 mencapai 16,31 persen atau mencapai 92,34 persen dari target yang ditetapkan sebesar 15,15 persen. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan adalah tagging anggaran terfokus.

“Pemerintah melakukan tagging anggaran khusus penanggulangan kemiskinan pada 72 perangkat daerah dengan total pagu mencapai Rp 314,95 miliar, yang terealisasi sebesar 80 persen. Termasuk dilakukan intervensi pangan berbasis data, penguatan pilar sosial, peningkatan realisasi investasi. Lonjakan investasi yang mencapai Rp 3,44 triliun membantu menciptakan peluang usaha baru yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Adapun faktor lainnya yaitu penurunan PPKS yang signifikan. Capaian luar biasa pada persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mencapai 7,26 persen, melampaui target yang ditetapkan, turut mengindikasikan efektivitas layanan perlindungan sosial.

Indeks gini Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 mencapai 0,377 atau mencapai 87,13 persen dari target yang ditetapkan sebesar 0,334. Faktor yang mempengaruhi indeks gini diantaranya akses sumber daya yang belum merata. Masih terdapat kesenjangan akses terhadap lapangan pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

Faktor lainnya yaitu dominasi sektor informal. Meliputi, pendapatan masyarakat cenderung fluktuatif dan tidak stabil karena besarnya porsi pekerja di sektor informal.  Faktor berikutya yaitu partisipasi ekonomi rendah: tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis pemberdayaan komunitas masih perlu ditingkatkan.

Langkah ke depan yaitu optimalisasi potensi lokal, sumber daya dan potensi desa belum dikelola secara maksimal untuk mendukung ekonomi rakyat. Program perlindungan sosial, adanya program nasional seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT) memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok rentan.

Lembaga ekonomi desa, eksistensi BUMDes dan koperasi di tingkat desa mulai menjadi sarana pemberdayaan ekonomi potensial. Pembangunan infrastruktur, perkembangan infrastruktur fisik secara bertahap meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar dan pasar.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 mencapai 2,92 persen atau mencapai 95,71 persen dari target yang ditetapkan sebesar 2,8 persen. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat TPT adalah dukungan pemerintah pusat, penguatan kualitas SDM, kesenjangan keterampilan (skill mismatch), keterbatasan sektor formal, disparitas informasi.

Tata kelola dan pelayanan publik Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 dipengaruhi oleh: indeks pelayanan publik mencapai 4,59 atau mencapai 109,29 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,2; indeks inovasi daerah mencapai 56,21 atau mencapai 108,10 persen dari target yang ditetapkan sebesar 52; indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terealisasi sebesar 3,97 atau mencapai 92,97 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,2.

Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) mencapai skor 62,83 dan berada pada kategori baik. Indeks tata kelola pengadaan (ITKP) meningkat dari 76,45 pada tahun sebelumnya menjadi 84,94 pada tahun 2025. “Ini mencerminkan penguatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Capaian ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah telah berjalan pada koridor yang tepat, meskipun masih diperlukan penguatan intervensi pada kelompok rentan dan wilayah tertinggal,” jelasnya.

Substansi LKPJ tahun Anggaran 2025 adalah mengukur capaian implementasi RKPD Tahun  2025, yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Probolinggo serta menjadi acuan bagi eksekutif dan legislatif dalam mencapai target pembangunan daerah. Sedangkan secara kumulatif, capaian atas implementasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan persentase capaian sebesar 87,19 persen dari 2.966 indikator.

Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2025, dapat berjalan dengan baik. Ini berkat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, utamanya pimpinan dan anggota DPRD, anggota forum koordinasi pimpinan daerah, seluruh stakeholder serta segenap komponen masyarakat.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Tahun 2025, dapat dilaksanakan meskipun masih ditemui beberapa permasalahan yang memerlukan strategi dalam penyelesaiannya. “Kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan akan menjadi bahan evaluasi untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya serta dukungan semua pihak, guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,” tegas Wabup Ra Fahmi. (hla/why)