PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pilkada Serentak 2024 selesai dengan dua indikator. Pertama, telah dilakukan pelantikan para kepala daerah terpilih oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kedua, adanya FGD evaluasi Pilkada 2024.

“FGD ini penting dilakukan untuk melahirkan ide-gagasan perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan, yaitu Pemilu 2029,” kata Dr Maimun, akademisi dari IAIN Pamekasan, Madura, mengawali paparannya di hari kedua Focus Group Discussion (FGD) gelaran KPU Kota Probolinggo dengan agenda penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan Pilwali Kota Probolinggo dan Pilkada Serentak 2024, Selasa (25/2/2025) di Bale Hinggil, Jl Dr Soetomo Kota Probolinggo. 

Maimun memfasilitasi materi tentang faktor eksternalitas, khususnya logistik. Maimun memaparkan standar jumlah surat suara, quality control surat suara, sistem informasi dan monitoring logistik, hingga pemusnahan surat suara.  Setelah paparan Maimun, forum dipersilakan menyampaikan evaluasi yang berkaitan dengan logistik Pilkada Serentak 2024. 

KPU Kota Probolinggo menyelenggarakan FGD ini selama dua hari sejak Senin (24/2/2025). Di hari pertama FGD menghadirkan tiga fasilitator, yaitu Upik Raudhatul Hasanah selaku komisioner KPU Kota Probolinggo periode 2019-2024; Eko Edi Poerwanto selaku akademisi dan mantan Komisioner KPU Kota Probolinggo; dan peneliti Sindikasi Pemilu Demokrasi Muhammad Adnan Maghribbi.

Dalam FGD ini KPU Kota Probolinggo menghadirkan Bawaslu, perangkat daerah terkait dari Pemkot Probolinggo, akademisi, tim kampanye dan LO pasangan calon, hingga para jurnalis. Masing-masing elemen tersebut diminta memberi evaluasi atas pra tahapan hingga tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

“Kita kan tidak bisa menilai kekurangan diri kita sendiri. Orang lain yang bisa menilai. FGD ini untuk mengevaluasi, agar kekurangannya bisa diperbaiki pada pemilu selanjutnya,” kata Ketua KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal.

Menurutnya, FGD dilakukan bertingkat. Poin-poin evaluasi yang dihasilkan FGD KPU Kota Probolinggo akan dibawa ke FGD KPU Provinsi Jawa Timur.

Radfan Faisal menyebutkan ada empat poin atau tema yang diperlukan sebagai bahan evaluasi. “Jadi jangan disimpulkan bahwa Pilkada 2024 telah selesai, maka KPU sudah tidak memiliki tugas. Dengan FGD berbagai catatan penting dari pihak-pihak yang kami undang bisa kami serap," ujarnya.

Empat tema itu meliputi aspek non tahapan, aspek tahapan, aspek kelembagaan dan aspek eksternal. "Setelah melakukan FGD, nantinya poin-poin yang telah disampaikan selama FGD akan kami teruskan pada KPU Provinsi Jatim,"katanya.

Radfan merinci, aspek tahapan dan non tahapan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Kemudian, aspek kelembagaan berkaitan dengan seluruh lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan aspek ekternal. "Nantinya masukan-masukan akan kami rangkum dan juga akan menjadi evaluasi di Pemilu selanjutnya," katanya. (alv/why)