BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - Tahapan pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Sabtu (20/7/2024), KPU Banyuwangi melakukan sosialisasi tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati. Sosialisasi ini menyasar partai politik, forkopimda, elemen masyarakat, termasuk media.

Dalam sosialisasi ini KPU tak hanya membahas tahapan pencalonan, namun juga membahas kewajiban caleg terpilih DPRD Kabupaten Banyuwangi hasil Pemilu 2024.

Komisioner KPU Banyuwangi divisi teknis penyelenggaraan Anang Lukman Afandi menjelaskan, ada kewajiban terakhir bagi caleg terpilih DPRD Kabupaten Banyuwangi sebelum mereka dilantik. Mereka harus menyampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ke KPK RI. Tanda terimanya harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi.

"Ada dua hal yang kami sampaikan. Pertama, anggota DPRD terpilih harus melaporkan LHKPN dengan batas akhir penyampaian LHKPN, dan kedua terkait pencalonan," kata Anang Lukman.

Dalam hal LHKPN, batas akhir penyerahan tanda terima LHKPN caleg terpilih kepada KPU Kabupaten Banyuwangi ialah 30 Juli 2024. Jika sampai 30 Juli 2024, caleg terpilih belum mendapatkan tanda terima dari KPK, dapat menyampaikan bukti penyampaian LHKPN dan surat pernyataan sebagaimana lampiran dalam Surat Dinas KPU Nomor 1262/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 11 Juli 2024.

Sedangkan terkait tahapan pencalonan, kata Anang, dimulai pengumuman sampai dengan penetapan pasangan calon (paslon). Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu Legislatif Kabupaten Banyuwangi 2024.

"Jadwal pengumuman pendaftaran tanggal 24 sampai 26 Agustus, pendaftaran tanggal 27-29 Agustus dan pemeriksaan kesehatan paslon tanggal 27 Agustus sampai 2 September 2024,” kata Anang Lukman. (azi/why)