BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - Pemkab Banyuwangi kembali meraih nilai A dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ini merupakan tahun keenam bagi Banyuwangi mendapat nilai terbaik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima penghargaan tersebut secara virtual dari Sekretaris Kemen PAN-RB Rini Widyantini. Penghargaan diserahkan dalam momen Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan kota, Selasa (5/4/2022).

“Kami bersyukur mampu mempertahankan SAKIP A. Bagi kami, ini bukan semata-mata soal penghargaan, namun tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” kata Ipuk. Dalam kegiatan tersebut, juga turut hadir Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemen PAN-RB Erwan Agus Purwanto.

SAKIP merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi. Di antaranya laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran. Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja yang dihasilkan.

Bagi Ipuk, penilaian SAKIP selain menunjukkan tingkat efektivitas dan efiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerjanya, namun juga menilai kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil.

“Ini buah kekompakan semua OPD di Banyuwangi. Fokus kinerja untuk menghasilkan outcome yang berdampak pada masyarakat, bukan hanya sekadar bekerja,” papar Ipuk. Ia mengaku bahwa pemkab terus meningkatkan rapor SAKIP ini menjadi AA. Termasuk nilai reformasi birokrasi yang saat ini berada di level BB.

“Kami terus mendorong aspek-aspek peningkatan kinerja di internal pemkab. Salah satu contoh untuk meningkatkan kapasitas birokrat kami telah berkolaborasi dengan Pemkab Jabar untuk pengembangan SDM birokrat,” katanya.      

Sekretaris Kemenpan RB Rini Widyantini mengatakan, SAKIP menilai tingkat akuntabilitas atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

“Jadi tidak semata berkompetisi mendapatkan predikat nilai baik atau terbaik. Tetapi bagaimana meningkatkan kinerja pemerintahan, serta efektifitas kegiatan yang diukur dengan orientasi keberhasilan kinerja. Bagaimana daerah memanfaatkan anggarannya secara efektif, punya target dan hasil kerja keras. Ini juga berbicara tentang bagaimana kegiatan dirancang mengacu pada prioritas dan kebutuhan masyarakat,” jelas Rini.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono mengatakan, pemkab terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

“Sinergi seluruh OPD terus diperkuat untuk sama-sama bekerja menaikkan derajat kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, saat ini hasilnya semakin terlihat dari sejumlah indikator. Mulai peningkatan PDRB, pendapatan per kapita, hingga IPM kita yang semakin membaik. Dengan berbagai capaian ini, kita berharap rapor SAKIP Banyuwangi meningkat tahun depan,” kata Yayan -sapaan akrabnya-. (*/mus/sp)