PROBOLINGGO, TADATODAYS - Sejumlah proyek drainase melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Jalan Ikan Tongkol Kelurahan/Kecamatan Mayangan, Kota Proboinggo, dikeluhkan warga setempat. Pasalnya, proyek tersebut mengakibatkan genangan air saat hujan mengguyur.

Proyek yang dikeluhkan iatu tepatnya berada di RW 1 RT 6 dan RT 7. Agar air tak masuk ke rumah, warga setempat pun berinisiatif membangun penyekat di pagar rumahnya. Untuk menampung keluhan warga, pihak Kelurahan Mayangan menggelar pertemuan di aula kantor kelurahan setempat pada Senin (3/1/2022), sekira pukul 10.00 WIB.

Pertemuan itu juga dihadiri Kabid Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (PUPR-Perkim) Kota Probolinggo Muhammad Khalik, dan rekanan pengawas proyek. Pertemuan itu juga dihadiri salah satu anggota DPRD setempat Syaifudin.

Syaifudin menggatakan, sebelum pekerjaan dimulai, ia telah berkoodinasi dengan Muhammad Khalik soal perencanaan pembagunan. Namun saat pekerjaan dijalankan, ternyata tidak sesuai dengan rencana. Seperti, pembuatan drainase di RT 6 yang terlalu kecil dan tak mampu menampung debit air hujan.

Sedangkan di RT 7, posisi drainase terlalu tinggi dari permukaan badan jalan. Sehingga ketika turun hujan terjadi genangan di dua RT tersebut. Untuk mengantisipasi masuknya genangan air ke rumah, warga setempat terpaksa memasang batu bata di pagar dan pintu rumah sebagai penangkis. “Akhirnya betul-betul terjadi saat hujan mengguyur,” ujarnya.

Menurut Syaifudin, permasalahan itu tidak akan terjadi jika pihak kontraktor segera membersihkan dan mengeruk saluran yang mengarah ke pesisir. Tapi faktanya, saluran tersebut dibiarkan begiatu saja. “Ya, air gak jalan. Laut surut pun air menggenangi rumah warga, apalagi kalau laut pasang,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Program Kotaku, Syamsul Hadi mengungkapkan bahwa ada 7 persoalan proyek Kotaku di dua kawasan tersebut. Mulai dari drainase, sampah, sanitasi, lingkungan, air bersih, air limbah dan keteraturan bangunan. “Konsep permukiman kumuh nilainya 16 atau kumuh ringan, termasuk Kelurahan Mayangan,” katanya.

Menurutnya, penanganan kawasan permukiman kumuh itu juga telah disesuaikan dengan Surat Keterangan Wali Kota. “Kegiatan itu sudah masuk tahun 2018 lalu,” ujar Syamsul.

Sementera, Bambang, selaku pengawas proyek mengatakan bahwa pertemuan ini untuk mencari solusi. Ia membantah jika ada perubahan perencanaan soal lokasi proyek. “Kami menggarap proyek sesuai bestek. Kalaupun ada perubahan, kita buat berita acara,” kata Bambang.

Atas kondisi itu, Kabid Permukiman pada PUPR-Perkim Muhammad Kholiq, mengatakan bahwa pekerjaan proyek sedang dieavaluasi. Sehingga permasalahan dan dampak yang ditimbulkan secara bertahap akan diselesaikan.

Kholiq juga menegaskan, jika ada masalah dalam pelaksanaan proyek akan segera perbaiki sesuai prosedur. “Yang jelas pembangunan sudah direncanakan dengan baik,” tuturnya. (ang/don)