PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Langkah-langkah Pemkot Probolinggo dalam  urusan penataan pedagang kaki lima (PKL) menjadi sorotan Laskar PPKL Kota Probolinggo. Ketua PPKL Munadi mempertanyakan janji Wali Kota Probolinggo dr Aminuddin untuk mengayomi PKL.

Munadi mengaku kecewa terhadap kebijakan Pemkot Probolinggo terkait penataan PKL. Padahal menurutnya, janji kampanye Wali Kota Aminuddin menyatakan akan mengayomi PKL. Tapi itu belum dirasakan oleh para pedagang di lapangan. "Mana janjinya?" ujar Munadi kepada tadatodays.com melalui sambungan telepon, Kamis (5/3/2026).

Selama ini pemkot telah menertibkan PKL alun-alun, kemudian merelokasinya ke sentra kuliner di area GOR A Yani di Jl dr Soetomo. Namun, para PKL yang direlokasi di tempat tersebut mengeluh sepi pembeli. 

Munadi mengatakan, para PKL paham, pemerintah ingin mewujudkan janji kampanye “Probolinggo Bersolek.” Namun, menurutnya, upaya mempercepat penataan kota tersebut dinilai kurang mempertimbangkan kondisi para pedagang kecil.

“Kami tentu kecewa. Janji kampanye untuk mengayomi PKL tidak kami rasakan. Tapi memang begitulah politik, janji manis sering kali pahit ketika dirasakan,” ujar Munadi.

Ia menilai, keinginan pemerintah untuk segera membuat kota terlihat indah, terlalu besar tanpa memperhitungkan dampaknya bagi PKL. Akibatnya, kata dia, banyak pedagang yang mengalami penurunan pendapatan setelah direlokasi.

Menurut Munadi, sejumlah anggota PKL yang dipindahkan ke kawasan GOR mengaku kesulitan bertahan karena minimnya pengunjung. “Banyak anggota kami yang kolaps karena sepinya pengunjung di GOR A. Yani,” katanya.

Menurutnya, karakteristik usaha PKL sangat bergantung pada keramaian. Mayoritas pembeli datang secara spontan setelah melihat dagangan yang dijajakan. “Ciri khas PKL itu hidup dari keramaian. Pembeli biasanya membeli karena melihat. Kalau tempatnya tertutup seperti di GOR A. Yani, tentu sulit,” ujarnya.

Ia menambahkan, lokasi seperti GOR A. Yani Kota Probolinggi lebih cocok ditempati oleh PKL atau pelaku UMKM yang produknya sudah dikenal. Sehingga masyarakat tahu dan memang dicari. “Kalau produk sudah punya nama, orang datang memang dengan tujuan membeli. Tapi kalau PKL biasa, mereka butuh lalu lintas orang yang ramai,” jelasnya.

Selain itu, Munadi juga menyoroti proses pengambilan kebijakan yang dinilai kurang melibatkan para pedagang atau paguyuban PKL. Masyarakat, termasuk pedagang kecil yang terdampak langsung harus dilibatkan.

“Membangun kota tanpa melibatkan masukan warga atau tanpa rembuk bersama paguyuban, adalah cara kepemimpinan yang tidak bijak alias sombong,” tuturnya. (alv/why)