Luas Panen Padi Kota Pasuruan Susut 13,40 Persen, Produksi Gabah Kering Giling Turun 1.014 Ton

Amal Taufik
Amal Taufik

Tuesday, 10 Feb 2026 17:13 WIB

Luas Panen Padi Kota Pasuruan Susut 13,40 Persen, Produksi Gabah Kering Giling Turun 1.014 Ton

PERTANIAN: Aktivitas petani padi di wilayah Sekargadung, Kota Pasuruan.

PASURUAN, TADATODAYS.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan mencatat penurunan luas panen padi sepanjang tahun 2025. Berdasarkan angka sementara hasil Survei KSA, luas panen padi di Kota Pasuruan diperkirakan mencapai 1.364 hektare, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala BPS Kota Pasuruan, Imam Sudarmadji, menjelaskan bahwa luas panen padi 2025 mengalami penurunan sekitar 211 hektare atau 13,40 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 1.575 hektare.

"Puncak panen padi pada 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu terjadi pada bulan Mei, dengan luas panen mencapai 293 hektare, atau naik 249 hektare dibanding Mei 2024," ujar Imam, Selasa (10/2/2026).

Sementara itu, realisasi luas panen padi selama Januari hingga September 2025 tercatat sekitar 938 hektare. Angka tersebut turun sekitar 28,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun potensi panen pada Oktober hingga Desember 2025 diperkirakan mencapai 426 hektare.

Seiring menyusutnya luas panen, produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) juga mengalami penurunan. Sepanjang 2025, produksi padi tercatat sebesar 9.200 ton GKP, atau turun 1.219 ton dibandingkan 2024 yang mencapai 10.419 ton GKP.

Imam menjelaskan, produksi GKP tersebut selanjutnya dikonversi menjadi Gabah Kering Giling (GKG). Hasilnya, produksi padi GKG Kota Pasuruan pada 2025 tercatat sebesar 7.652 ton GKG. “Jika dibandingkan tahun 2024, produksi GKG juga turun sekitar 1.014 ton, dari sebelumnya 8.665 ton GKG,” jelasnya.

Menurut Imam, tren tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian di tengah dinamika pembangunan kota. “Data ini diharapkan bisa menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pertanian ke depan,” katanya. (pik/why)


Share to