PENYAMPAIAN Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan di depan Rapat Paripurna menjadi momen krusial untuk berkaca. Di tengah transisi kepemimpinan dan penyelarasan visi "Pasuruan Anugrah" dengan program strategis Asta Cita pusat, kita melihat potret pembangunan yang penuh warna dimana ada prestasi yang berkilau, namun ada pula "rapor merah" yang mengusik perhatian kita.

Antara Angka Pertumbuhan dan Realita Akar Rumput

Secara makro, Kota Pasuruan patut berbangga. Pertumbuhan ekonomi kita melonjak di angka 5,52 persen, melampaui target dan bahkan menduduki peringkat keempat tertinggi se-Jawa Timur. Ini patut kita apresiasi sebagai bukti bahwa denyut nadi ekonomi kota Pasuruan melalui stimulasi kebijakan mulai membuahkan hasil.

Namun, ada anomali di balik angka gemilang tersebut. Di saat ekonomi tumbuh pesat, tingkat kemiskinan justru gagal mencapai target yang ditetapkan. Realisasi sebesar 6,18 persen masih berada di atas target ambisius 5,99 persen. Fenomena ini menjadi alarm keras: apakah kue pembangunan kita hanya dinikmati segelintir pihak? Mengapa angka kemiskinan seolah "betah" dan sulit ditekan meski ekonomi sedang melaju kencang?

Kondisi ini wajib diurai hingga jelas apa, dimana dan mengapa hal ini bisa terjadi sehingga dapat dilakukan langkah-langkah recovery yang tepat dan terukur.

"Pekerjaan Rumah" di Sektor Infrastruktur

Sorotan tajam juga tertuju pada pengelolaan anggaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita memang luar biasa, melampaui target hingga 101,99%. Walaupun kita meyakini bahwa masih terdapat pos-pos pendapatan yang belum optimal seperti retribusi parkir di tepi jalan umum. Namun di sisi lain, sangat disayangkan ketika capaian pendapatan ini tidak dibarengi dengan keberanian mengeksekusi pembangunan fisik.

Realisasi Belanja Modal yang hanya menyentuh angka 69,18% adalah sebuah kehilangan kesempatan (opportunity loss) bagi warga kota. Belanja modal bukan sekadar angka di atas kertas; ia dapat mewujud fasilitas publik yang layak dan juga infrastrukur yang menjadi daya ungkit ekonomi warga kota. Jika serapannya rendah, maka wajar jika Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) kita hanya mentok di kategori "Baik" namun belum optimal. Pasuruan butuh lebih dari sekadar "baik"; kita butuh infrastruktur yang mampu mengakselerasi mobilitas warga kota secara total.

Prestasi sebagai Standar, Bukan Sekadar Pajangan

Tentu saja, kita tidak boleh menutup mata pada 23 penghargaan yang diraih, termasuk Opini WTP lima tahun berturut-turut dan peringkat 8 nasional pelayanan publik. Prestasi ini adalah bukti bahwa birokrasi kita telah bertransformasi menjadi lebih bersih dan akuntabel dengan predikat nilai "A". Ini patut kita apresiasi.

Namun, esensi dari sebuah LKPJ bukanlah sekadar ajang koleksi piagam. Publik menunggu bagaimana prestasi administratif ini dikonversi menjadi solusi nyata atas masalah-masalah riel yang dirasakan warga kota Pasuruan. Pembahasan yang akan dilakukan oleh DPRD melalui komisi masing-masing yang selanjutnya akan dituangkan dalam rekomendasi DPRD. Rekomendasi tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif dan "obat" yang tepat sasaran guna perbaikan kota Pasuruan ke depan.

Penutup

Membangun Kota Pasuruan adalah kerja maraton, bukan lari sprint. Kita mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah sepanjang 2025 di bawah kepemimpinan Walikota. Namun, transparansi dan akuntabilitas yang disampaikan dalam LKPJ ini harus menjadi pelecut untuk memperbaiki strategi di tahun berjalan. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya menjadi angka statistik yang dingin, sementara di sudut-sudut kota, masih banyak warga yang menanti sentuhan nyata dari kebijakan yang memihak mereka. (*)

# Penulis adalah anggota Fraksi PKS DPRD Kota Pasuruan