KABUPATEN Probolinggo memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa di sektor olahraga. Namun, di balik riuhnya dukungan terhadap olahraga umum, atlet disabilitas dinilai masih sering terpinggirkan. Hal ini berhubungan dengan pentingnya transformasi radikal dalam tata kelola olahraga inklusif.

Merujuk pada Naskah Akademik Penguatan Sistem Pembinaan Olahraga Disabilitas Jawa Timur 2025, disebutkan bahwa penguatan olahraga disabilitas bukan lagi sekadar program sampingan atau bentuk "belas kasih", melainkan mandat hukum yang tidak bisa ditawar.

Secara yuridis, UU nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan telah menempatkan NPCI (National Paralympic Committee of Indonesia / Komite Paralimpiade Indonesia) setara secara fungsional dengan KONI. Di Kabupaten Probolinggo, hal ini harus diterjemahkan dalam bentuk kepastian regulasi daerah agar pembinaan atlet tidak terjebak dalam ketidakpastian administratif.

Tiga Isu Strategis untuk Probolinggo

Berdasarkan kajian akademik terbaru, sorotan tiga isu krusial yang perlu segera diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo:

1. Ekosistem Pembinaan dari Desa dan Kecamatan: model "Satu Kecamatan Satu Klub Olahraga Disabilitas" serta mendorong panti sosial membentuk unit latihan. Langkah "jemput bola" ini diharapkan mampu menjaring talenta tersembunyi di desa-desa secara dini.

2. Kepastian Pendanaan Jangka Panjang: Masalah klasik terkait hibah yang fluktuatif harus diselesaikan. Pembinaan prestasi memerlukan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) permanen yang terencana dalam RKPD, sehingga atlet tetap bisa berlatih tanpa harus menunggu anggaran cair secara insidental.

3. Integrasi Lintas Sektor: Olahraga disabilitas bukan hanya urusan Dispora. Diperlukan peran Dinas Perhubungan untuk transportasi aksesibel, Dinas PU untuk fasilitas ramah kursi roda, serta Dinas Kesehatan untuk layanan sport science. Sinergi ini penting guna mencegah migrasi atlet potensial Probolinggo ke daerah lain.

Membangun Panggung Prestasi yang Setara

Harapan besar disematkan agar Kabupaten Probolinggo mampu menjadi daerah pionir yang inklusif. Menjadikan Probolinggo inklusif bukan hanya soal membangun infrastruktur fisik seperti trotoar, tetapi juga membangun panggung prestasi yang setara bagi semua orang.

Dengan mengadopsi semangat ini, kita tidak hanya mencetak medali, tetapi juga mengembalikan martabat kemanusiaan para penyandang disabilitas melalui prestasi olahraga.

Kini, momentum berada di tangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menentukan arah: tetap dalam status quo yang diskriminatif atau melangkah maju menuju ekosistem olahraga yang berkeadilan bagi seluruh warganya. (*)

*Penulis adalah Wakil Ketua National Paralympic Committee of Indonesia / Komite Paralimpiade Indonesia Kabupaten Probolinggo