KINERJA birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo digenjot untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini ditandai dengan meningkatnya nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemkot Probolinggo.

Pada 2018 nilai SAKIP Pemkot Probolinggo masih di angka 70,49. Sedangkan pada 2022, nilai SAKIP Pemkot Probolinggo sudah melesat di angka 77.

Kabag Organisasi Pemkot Probolinggo Prijo Djatmiko menjelaskan, SAKIP didasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Nilai SAKIP meliputi 4 komponen, yaitu perencanaan kinerja; pengukuran kinerja; pelaporan kinerja; dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Implementasi SAKIP di lingkungan Pemkot Probolinggo dinilai sudah sangat baik.

“Sebagian besar unit kerja ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi,” kata Prijo Djatmiko.

Menurutnya, setiap tahun komponen penilaiannya berbeda. Untuk tahun 2023 ini, penilaiannya lebih kepada dampak kebijakan, khususnya yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah masalah pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, ketiga digitalisasi administrasi pemerintahan, ke empat terkait dengan program prioritas presiden seperti stunting dan pemanfaatan produk dalam negeri.

“Presiden menyampaikan bahwa berkaitan dengan SAKIP jangan lebih kepada administrasinya, tapi lebih kepada dampaknya, dan pengukurannya lebih kepada indeks-indeks,” kata Prijo.

Lalu apa saja kebijakan Wali Kota Hadi Zainal Abidin yang berdampak pada meningkatnya nilai SAKIP?  “Berkaitan dengan perencanaan kinerja dalam penilaian tahun 2022, kami sudah memanfaatkan digitalisasi seperti e-planning dan e-budeting. Jadi terkait dengan perencanaan dan penganggaran kita sudah mennggunakan digitalisasi, terkait dengan administrasi pemerintahannya. E-planningnya melalui Bappeda dan e-budgetingya seperti pemanfaatan SIPD ada di BPPKAD,” papar Prijo.

Selain itu, tambah Prijo, pada pengukuran kinerja, pemkot dan seluruh perangkat daerah telah melakukan pengukuran secara berkala dalam periode triwulanan atas pencapaian kinerja dengan mengacu rencana aksi yang disusun.

“Kenaikan SAKIP penting, karena itu merupakan bagian dari potret bagaimana capaian kinerja pemerintah dari mulai perencanaan, implementasi sampai dengan akhir itu bisa terukur. Jadi SAKIP itu intinya mengukur kinerja pemerintah, dan unsur-unsurnya yang dinilai 4 komponen di atas,” terang Prijo. (mel/why)