Iqbal Al Fardi


Wartawan Tadatodays.com | 2022-09-17 15:08:25

Nota Perubahan KUA-PPAS P-APBD 2022 Diteken, Mundurnya Sekda Jember Disorot

TEKEN: Nota kesepakatan Perubahan KUA-PPAS P-APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 diteken Bupati dan Pimpinan DPRD Jember, Jumat (16/9/2022) malam.

JEMBER, TADATODAYS.COM - Nota Kesepakatan Perubahan KUA PPAS P-APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2022 telah diteken dalam rapat paripurna DPRD Jember, Jumat (16/9/2022) malam. Namun, dalam rapat itu dewan sempat menyoroti mundurnya Sekda Jember Mirfano, mengingat sisa waktu yang sedikit untuk Perubahan APBD (P-APBD).

Rapat paripurna yang dilangsungkan di Aula PB Soedirman Pemkab Jember itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan. Paripurna sedianya digelar mulai pukul 19.00. Namun, Bupati Hendy Siswanto terlambat datang, sehingga paripurna molor satu jam. Dalam rapat itu Bupati Hendy hadir bersama Wakil Bupati Gus Firjaun.

Baca Juga : Belasan Usulan Raperda Terancam Tidak Terbahas gegara Kajian Belum Siap

Adapun poin pembahasan perubahan KUA-PPAS yang dibacakan antara lain ialah instruksi dari Menteri Keuangan mengenai BLT (Bantuan Langsung Tunai) atas dampak kenaikan harga BBM.

Baca Juga : Setujui P-APBD Jember 2022, Fraksi PDIP Beri Catatan Lembut

Dalam rapat paripurna tersebut terdapat beberapa interupsi dari dewan. Poin utama dari interupsi tersebut ialah mengenai mundurnya Sekda Mirfano yang kemudian digantikan oleh Plh Arief Tjahjono. Pada rapat paripurna itu, Arief Tjahjono juga hadir.

Anggota Komisi C David Handoko Seto dalam interupsinya menyatakan, mundurnya Mirfano dari kursi Sekda Jember memberikan dampak krusial pada P-APBD 2022 dengan waktu yang sedikit. “Mundurnya Sekda kali ini, saya kira bisa berdampak banyak terhadap P-APBD 2022,” ujar politisi Partai Nasdem.

Berikutnya anggota DPRD dari Partai Golkar Sucipto menyangkal pendapat David sebelum pemimpin rapat menjawab interupsi. “Saya kira Sekda tidak berpengaruh signifikan terhadap P-APBD 2022,” sangkalnya.

Menjelang akhir rapat paripurna tersebut, anggota DPRD dari PKS Nur Hasan mengingatkan agar bupati bisa stand by selalu saat pembahasan P-APBD. Sebab menurutnya, Plh Sekda tidak bisa mengambil kebijakan strategis. “Bupati harus selalu siap. Sebab PLH Sekda tidak bisa mengambil kebijakan strategis dalam P-APBD 2022,” kata Nur Hasan. (iaf/why)