PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo terkait PPPK mendatangi Pj Wali Kota Probolinggo Taufik Kurniawan, Senin (4/10/2024). Pansus menyatakan akan mengirim surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Pertemuan itu digelar tertutup di ruang kerja Pj Wali Kota di kantor Pemkot Probolinggo. Seluruh pimpinan dan anggota pansus turut hadir menemui Pj Wali Kota.

Wakil Ketua Pansus Mukhlas Kurniawan mengatakan, kedatangan mereka ke Pj Wali Kota Probolinggo untuk membahas polemik pendaftaran PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). "Pak Pj akan mensuprot penuh langkah Pansus terkait PPPK ini," ujarnya kepada wartawan usai pertemuan.

Pansus akan memperjuangkan 1.746 yang tidak masuk pada databased BKN-RI. Disamping Pansus akan mendatangi KemenPAN-RB, Pj Wali Kota juga akan mengirim surat. "Isinya akan menjelaskan kondisi seperti apa yang terjadi di Kota Probolinggo," katanya.

Saat ditanya soal rencana akan dibawa ke ranah hukum, Muchlas menjawab Pansus saat ini akan berfokus bagaimana sekiranya ribuan PTT bisa masuk database BKN. "Ini langkah yang kita sepakati bersama dulu dengan Pemkot Probolinggo," katanya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Taufik Kurniawan tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Ia menyampaikan mendukung langkah Pansus. "Silakan ke Pansus saja ya, jawabannya ada di Pansus," ujarnya.

Seperti yang diberikan sebelumnya, polemik PPPK ini bermula saat Pansus menerima laporan bahwa 1.746 PPT tidak masuk database BKN. Sebab, ada penghapusan yang dinilai tidak jelas alasannya. (alv/why)